PEMKOT Mataram diminta tidak lagi bergantung pada Tempat Pengolahan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongo dalam menangani persoalan sampah. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH, menilai permasalahan sampah yang terus berulang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Rachman yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram menyayangkan kondisi pengelolaan sampah yang dinilainya tidak mengalami perbaikan signifikan dari waktu ke waktu. Menurutnya, sejak awal persoalan ini muncul, pemerintah seharusnya menjadikannya sebagai pengalaman untuk berbenah, bukan justru terus mengulang pola lama.
“Ini tentu sangat kita sayangkan, karena sejak awal kejadian seperti ini sudah terjadi. Tapi seolah-olah tidak pernah dijadikan pengalaman. Sampah di Kota Mataram bukan berkurang, justru terus meningkat volumenya,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram itu menegaskan, persoalan pembatasan operasional TPAR Kebon Kongo bukanlah masalah baru. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram seharusnya siap dan mampu menangani persoalan sampah secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada TPAR regional.
“Sebagai ibu kota, tentunya kita harus siap mandiri mengatasi persoalan sampah ini tanpa ketergantungan pada TPAR. Solusinya, pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran prioritas untuk penanganan sampah,” tegas anggota DPRD tiga periode tersebut.
Terkait instruksi Wali Kota Mataram mengenai pemilahan dan pengangkutan sampah terpilah, Rachman menilai langkah tersebut sudah tepat. Namun, ia menyebut kebijakan itu seharusnya sudah diterapkan sejak lama, bukan baru dikeluarkan ketika persoalan semakin membesar.
“Instruksi itu bagus, dan memang seharusnya sudah lama dikeluarkan. Kita juga sudah punya perda tentang pengelolaan sampah. Itu yang kami dorong agar segera diperdakan secara teknis dan benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak, tapi kedepankan pencegahan,” katanya.
Menurutnya, kesiapan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan kota. Ia menilai, dalam kondisi apa pun, Pemkot Mataram harus siap mengambil langkah tegas demi memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal.
“Siap tidak siap, harus siap. Ini menjadi ketegasan sikap pemerintah dan juga masyarakat agar Kota Mataram tetap terjaga kebersihannya. Kalau sudah bersih, tentu kota akan lebih indah dan harum,” ujarnya.
Meski demikian, Rachman mengingatkan bahwa kebijakan yang saat ini diambil Pemkot Mataram masih bersifat alternatif jangka menengah. Ia menilai pemerintah daerah perlu memikirkan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah di masa mendatang.
“Mungkin saat ini langkah-langkah yang diambil masih ideal, tapi ke depan kita harus menyiapkan solusi jangka panjang. Mataram sebagai episentrum NTB tidak akan bisa membendung arus urbanisasi dan kunjungan dari daerah lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan jasa, Kota Mataram akan terus menerima kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Aktivitas makan, minum, dan belanja yang dilakukan para pendatang tersebut tentu akan meninggalkan residu sampah yang harus ditangani dengan sistem yang matang.
“Karena itu, Pemkot harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya reaktif, tapi benar-benar menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mandiri,” pungkas Rachman. (fit)
