Mataram (suarantb.com) – Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan selama masa libur sekolah.
Penegasan ini sesuai dengan Keputusan Kepala BGN RI, Nomor 52.1 Tahun 2025, tertanggal 18 Juni 2025, tentang Pedoman tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi Gratis Selama Libur Sekolah. Dengan pola dan mekanisme yang telah diatur secara nasional serta disesuaikan dengan kondisi daerah.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, pada Kamis (18/12/2025) menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara yang konsisten dalam menjamin pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan. Sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait keberlanjutan layanan selama libur sekolah.
“Kami ingin menegaskan kepada masyarakat NTB bahwa libur sekolah tidak berarti layanan gizi berhenti. Program MBG tetap berjalan dengan tata kelola yang jelas, anggaran yang akuntabel, dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.
Selama masa libur sekolah, sasaran program MBG di NTB tidak berubah, tetap mencakup, siswa dan santri seluruh jenjang pendidikan, serta Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok 3B).
Kelompok 3B di NTB menjadi prioritas utama layanan dan tetap dilayani secara rutin enam hari dalam seminggu (Senin–Sabtu) melalui Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di kabupaten dan kota.
Adapun sistem distribusi disesuaikan dengan kalender pendidikan. Untuk siswa dan santri, distribusi MBG selama libur sekolah mengikuti kalender pendidikan resmi yang berlaku di NTB.
Pada sekolah atau pesantren yang tetap beraktivitas di hari libur, layanan MBG tetap diberikan. Sementara pada sekolah yang tidak beraktivitas, SPPG akan memfokuskan pelayanan kepada Kelompok 3B.
Paket MBG juga harus dipastikan aman, bergizi, dan terukur, di mana selama libur sekolah, MBG disalurkan dalam paket kombinasi, terdiri dari, paket MBG siap santap yang dimasak di dapur SPPG dan dikonsumsi bersama, serta paket MBG kemasan, yang dibawa pulang dan dirancang aman, praktis, serta memenuhi prinsip gizi seimbang.
Dalam satu siklus distribusi, penerima manfaat dapat memperoleh satu paket siap santap dan dua paket kemasan untuk kebutuhan hingga dua hari ke depan. Isi paket kemasan meliputi bahan pangan bergizi seperti roti, telur, susu, dan buah, disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan usia penerima.
Demikian juga dengan mekanisme distribusi akan dijaga ketat, dalam hal ini distribusi MBG selama libur sekolah di NTB dilakukan maksimal dua kali dalam seminggu, dengan pola terjadwal untuk menjaga kualitas layanan, efisiensi operasional, dan keamanan pangan.
Untuk ketertiban, distribusi akan menggunakan ompreng untuk makanan siap santap, dan kantong totebag untuk paket kemasan.
Setiap penerima manfaat disiapkan dua totebag dengan warna berbeda, ditambah cadangan 10 persen oleh SPPG. Sistem ini diterapkan untuk memudahkan pengawasan, penukaran kemasan, serta melatih kedisiplinan penerima manfaat, khususnya siswa dan santri di NTB.
Anggaran pun tetap, tidak ada pengurangan hak. Ketua Satgas MBG Provinsi NTB menegaskan bahwa selama libur sekolah, alokasi anggaran MBG tetap menggunakan skema Rp15.000 per porsi per penerima manfaat.
Anggaran dengan skema itu akan dialokasikan secara proporsional untuk biaya bahan baku (at cost), biaya operasional minimum, dan biaya sewa berdasarkan rata-rata kapasitas operasional SPPG.
“Tidak ada pengurangan kualitas layanan maupun hak penerima manfaat selama libur sekolah. Semua tetap berjalan sesuai pedoman,” ujarnya.
Demikian juga halnya dengan relawan tetap bekerja dan dihargai, selama masa libur sekolah, relawan SPPG di NTB tetap bekerja secara optimal, mulai dari distribusi MBG, pembersihan dapur, hingga mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas.
Honor relawan tetap dibayarkan penuh, sama seperti hari operasional normal, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Untuk itu Satgas MBG NTB mengajak seluruh masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk tidak ragu dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh, serta bersama-sama mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.
“Program MBG adalah ikhtiar kemanusiaan dan investasi masa depan. Di NTB, kami pastikan pelaksanaannya tetap berjalan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (sib)
