Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB mengusulkan pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) job fit eselon II ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Job fit ini sekaligus menentukan pejabat yang tepat untuk mengisi OPD-OPD yang terdampak pergeseran akibat penerapan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., menyatakan, seleksi pengisian sejumlah jabatan yang akan digabung ini melalui skema job fit khusus untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak pergeseran. Setelah hasil job fit keluar, baru dilakukan mutasi dan rotasi.
“Baru kemudian kita pengisian dengan cara seleksi terbuka,” ujarnya.
Rotasi dan mutasi ini hanya dilakukan khusus untuk pegawai pada perangkat daerah yang terdampak SOTK. Untuk lembaga yang tidak terdampak, tetap pada posisi semula. “Pegawai yang tidak ada perubahan tetap. Yang nanti kita tata itu misalnya Dinas Ketahanan Pangan seluruhnya ke Dinas Pertanian, Perkim gabung ke PUPR, Perdagangan dan Perindustrian,” katanya.
Terkait penggabungan sejumlah dinas, Tri memastikan sistem kerja dipastikan tetap berjalan sesuai fungsi masing-masing. Dalam struktur baru, tetap terdapat pembagian bidang dan struktur tata kerja yang jelas. Beberapa bidang akan dirasionalisasi dan dilebur, namun tidak dihapus.
‘’Ada tetap yang menangani urusan itu. Bukan ditumpuk begitu saja, tetap ada SOTK-nya,’’ tegasnya. Rotasi dan mutasi tidak hanya menyasar OPD yang perangkat daerahnya digabung. Melainkan untuk semua Kepala OPD di NTB, kecuali enam OPD hasil seleksi yang dilakukan pada September kemarin.
Adapun jumlah ASN yang terdampak perubahan SOTK diperkirakan mencapai ratusan orang. Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jumlah pegawai yang terdampak masing-masing hanya puluhan orang. Begitupun di dinas-dinas yang memiliki unit pelaksana teknis (UPT). (era)
