Tanjung (suarantb.com) – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., meminta Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal untuk ikut mengintervensi persoalan kemiskinan di Lombok Utara. Salah satu indikator yang diinginkan oleh Bupati untuk disentuh adalah sarana perumahan warga, karena fisik bangunan ini tercatat masih cukup banyak yang belum tertangani akibat gempa dan jumlah RTLH yang banyak.
Dalam keterangan persnya, Kamis (18/12/2025), Bupati menegaskan Pemda Lombok Utara terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduknya. Pendekatan melalui berbagai program sudah mulai memperlihatkan hasil dengan diraihnya angka penurunan paling progresif di Indonesia dengan angka 3,22 persen tahun 2025.
Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Lombok Utara (KLU) menunjukkan tren menurun, dari 23,96 persen pada Maret 2024 menjadi sekitar 20,72 persen pada tahun 2025. Penurunan signifikan sebesar 3,22 persen ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat karena sebagai yang tertinggi di Indonesia.
“Kalau penurunan di angka 3 persen ini bisa kita pertahankan secara konstan, saya yakin dalam dua atau tiga tahun ke depan, kita tidak lagi menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di NTB,” ujar Najmul.
Ia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan Lombok Utara didorong oleh program pemerintah daerah dan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan, menjadikan KLU salah satu daerah dengan penurunan progresif. Namun demikian, tahun 2026 mendatang dirasakan cukup berat bagi akselerasi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat akibat rasionalisasi TKD kepada daerah.
Oleh karenanya, ia menginginkan agar Gubernur NTB, ikut membantu Lombok Utara sehingga penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Utara akan mendorong penurunan indikator serupa di tingkat Provinsi.
Pendekatan yang paling efektif menurut dia, adalah melalui penanganan rumah-rumah warga. Sebab sejak gempa 2018, masih banyak rumah yang rusak dan belum tertangani oleh anggaran. Selain itu, masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan masih banyak yang tinggal di RTLH.
Untuk diketahui, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok Utara (KLU) masih signifikan. Data Bidang Perkim pada Dinas PUPR KLU periode Juni 2025 mencatat angka sejumlah 7.181 unit. Angka ini belum termasuk rumah yang rusak pascagempa 2018.
“Kalau target Pak Gubernur menurunkan kemiskinan, maka programnya harus relevan dengan Kabupaten yang bersangkutan. Persoalan KLU tentu tidak sama dengan Kabupaten lain. Mengapa kemiskinan KLU tinggi, karena sektor perumahan menjadi indikator dominan penyumbang kemiskinan. Saya harap Pak Gubernur intervensi masalah ini di KLU,” pintanya.
Ia meyakini, dengan dibantunya masyarakat menempati tempat tinggal yang layak, maka energi masyarakat untuk memikirkan persoalan lain menjadi lebih besar. Masyarakat akan bisa fokus bekerja dan memperbaiki ekonominya karena mereka tidak lagi memikirkan beban pada infrastruktur perumahan.
Di sisi lain, Pemda juga masih berjuang dengan berbagai pendekatan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumah warga. Pemda dalam hal ini, mencanangkan program Jumat Bedah Rumah. Sejak dirinya memimpin hingga 18 Desember 2025, tercatat sebanyak 44 unit rumah warga yang sudah ditangani. Namun untuk membangun 8 ribu lebih unit rumah, KLU tentu membutuhkan sumber daya dan dukungan yang lebih besar, termasuk dari Pemprov NTB. (ari)
