KOMISI II DPRD Kota Mataram menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Wali Kota Mataram yang mengingatkan para pedagang agar tidak memainkan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Imbauan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, mengatakan bahwa imbauan pemerintah kepada pedagang tidak boleh berhenti pada seruan moral semata, melainkan harus dibarengi dengan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan di lapangan.
“Komisi II pada prinsipnya mendukung penuh langkah Wakil Wali Kota. Imbauan ini sangat penting sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya pada momen meningkatnya kebutuhan pokok seperti saat Nataru,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (19/12/2025).
Menurut Pipit, sapaan akrabnya, Pemkot Mataram sejauh ini telah melakukan langkah awal yang cukup baik. Di antaranya melalui pemantauan harga di pasar, koordinasi dengan distributor, serta menyiapkan rencana operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan.
“Namun demikian, kami mendorong agar pengawasan ini terus diperkuat. Rantai distribusi harus dipastikan berjalan lancar dan stok bahan pokok aman selama periode Nataru, sehingga potensi lonjakan harga bisa ditekan,” tegasnya.
Terkait kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, telur, dan daging ayam, Pipit menilai kondisi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor musiman, cuaca, serta meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan. Selama kenaikan harga masih dalam batas kewajaran dan tidak disertai praktik penimbunan maupun permainan harga, kondisi tersebut dinilai masih dapat dipahami.
“Kami menegaskan, jika ditemukan indikasi spekulasi atau penyelewengan, pemerintah harus bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan berlebihan dan merugikan masyarakat,” katanya.
Komisi II berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong sinergi antara Pemerintah Kota, pelaku usaha, dan aparat terkait. Tujuannya agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, serta masyarakat tidak menjadi korban gejolak harga.
Politisi Partai NasDem ini juga menyoroti efektivitas pasar rakyat atau pasar murah yang selama ini digelar oleh Pemerintah Kota Mataram. Menurutnya, kegiatan tersebut cukup efektif dalam menekan harga sekaligus memutus rantai distribusi yang terlalu panjang.
“Kehadiran pasar rakyat mampu mendekatkan masyarakat langsung dengan distributor atau produsen, sehingga harga menjadi lebih terjangkau. Namun ke depan, kami mendorong agar pelaksanaannya lebih merata di seluruh wilayah, waktunya diperpanjang, serta jenis komoditas yang dijual diperbanyak agar dampaknya lebih signifikan,” jelasnya.
Anggota dewan dari dapil Selaparang ini mendorong penerapan sanksi secara bertahap dan tegas apabila ditemukan pedagang yang tetap memainkan harga atau melakukan penimbunan. Sanksi tersebut dapat dimulai dari peringatan tertulis, pembinaan, hingga sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
“Penegakan aturan harus jelas agar ada efek jera dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tambahnya. (fit)
