Bima (suarantb.com) – Potensi ikan tangkap di perairan Kabupaten Bima diperkirakan mencapai hampir 100 ribu ton per tahun. Besarnya potensi tersebut kini mulai dilirik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima sebagai sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, optimalisasi sektor perikanan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada pendaratan hasil tangkapan nelayan.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Muhammad Natsir, mengungkapkan bahwa tidak semua hasil tangkapan nelayan mendarat di pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI). Padahal, TPI menjadi pintu utama untuk pengendalian produksi sekaligus penarikan PAD.
“Potensi ikan tangkap kita hampir 100 ribu ton per tahun. Persoalannya, tidak semua ikan itu mendarat di pelabuhan perikanan. Sementara pintu untuk menarik PAD justru ada di tempat pelelangan ikan,” ujarnya kepada Suara NTB pada Kamis (18/12/2025).
Saat ini, Kabupaten Bima memiliki tiga titik utama pendaratan ikan, yakni Sape, Langgudu, dan Sanggar. Namun dalam praktiknya, banyak nelayan memilih mendaratkan ikan di pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya yang sulit dikontrol.
Natsir menjelaskan, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu faktor utama. Daya tarik pelabuhan perikanan sangat bergantung pada keberadaan pabrik es. Sayangnya, pabrik es di Kore dan Langgudu belum beroperasi, sementara yang masih berjalan hanya di Sape.
“Biasanya nelayan memilih pelabuhan yang dekat dengan pabrik es. Saat fasilitas ini tidak tersedia, mereka mencari alternatif lain,” jelasnya.
Selain itu, persoalan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi juga ikut mempengaruhi. Ia mengakui masih ada kecenderungan sebagian pelaku usaha menghindari kewajiban tersebut. Di sisi lain, banyak nelayan sudah menyiapkan es batu di atas kapal, sehingga transaksi jual beli ikan kerap dilakukan di tengah laut.
“Harga juga sangat dinamis. Nelayan tentu mencari harga terbaik untuk melepas produknya,” tambahnya.
Menurutnya, produk perikanan merupakan komoditas yang cepat rusak sehingga membutuhkan jaminan rantai pasok yang kuat, terutama sistem rantai dingin. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pergudangan dan pendinginan berkelanjutan, khususnya untuk ikan berukuran besar.
Sejalan dengan itu, Pemkab Bima mulai mendorong sektor perikanan sebagai sumber PAD baru. Sebelumnya, Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Bima, Aris Munandar, mengatakan pihaknya tengah mendorong optimalisasi perikanan tangkap karena potensinya sangat besar.
Ia menilai hampir seluruh wilayah teluk serta pesisir utara dan selatan Bima merupakan kawasan tangkap potensial. Dengan pengelolaan yang lebih baik, sektor ini diyakini mampu memberi kontribusi signifikan bagi daerah.
Ke depan, DKP Kabupaten Bima berencana memperbaiki fasilitas pelabuhan perikanan sekaligus mengembangkan desa nelayan. Langkah ini diharapkan mampu menarik lebih banyak hasil tangkapan mendarat di TPI resmi, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan PAD daerah. (hir)
