Bima (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menaruh harapan besar pada pembangunan desa nelayan sebagai strategi memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, rencana tersebut hingga kini masih tersendat akibat keterbatasan lahan yang belum memenuhi syarat pembangunan kawasan perikanan terintegrasi.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Muhammad Natsir, mengatakan desa nelayan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan klasik pendaratan ikan. Selama ini, banyak kapal nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapan di luar daerah karena minimnya fasilitas pendukung di pelabuhan perikanan Bima.
“Kami sudah merancang pembangunan desa nelayan untuk memperbaiki fasilitas pendaratan ikan. Namun, sampai sekarang kendala terbesarnya ada pada ketersediaan lahan,” kata Natsir pada Kamis (18/12/2025).
Pemkab Bima merencanakan pembangunan desa nelayan di 10 titik usulan. Meski demikian, DKP menetapkan tiga wilayah sebagai prioritas utama, yakni Kecamatan Sape, Langgudu, dan Sanggar. Ketiga lokasi tersebut dinilai strategis karena berada dekat dengan pelabuhan pendaratan ikan.
“Prioritas tetap di Sape, Langgudu, dan Sanggar karena dekat dengan pelabuhan. Itu syarat agar seluruh aktivitas perikanan bisa terintegrasi,” jelasnya.
Masalahnya, lahan yang tersedia di lokasi prioritas tersebut belum mencukupi. Di Sape, lahan yang sudah disiapkan baru sekitar 70 are, sementara di Sanggar baru mencapai 40 are. Angka ini masih jauh dari ketentuan minimal 1 hektare yang menjadi syarat pembangunan desa nelayan.
“Minimal harus 1 hektare. Karena desa nelayan ini tidak hanya membangun satu fasilitas, tapi seluruh infrastruktur multisektor,” ujar Natsir.
Ia menjelaskan, desa nelayan dirancang sebagai kawasan terpadu yang mencakup pabrik es, cold storage, kawasan permukiman nelayan, hingga fasilitas perdagangan seperti rumah toko, dan sebagainya. Seluruh fasilitas tersebut dibutuhkan untuk memastikan hasil tangkapan nelayan bisa langsung diproses, disimpan, dan dipasarkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat.
Tanpa dukungan fasilitas tersebut, nelayan terpaksa membawa hasil tangkapan ke daerah lain demi mendapatkan es dan penyimpanan yang layak. Kondisi ini membuat potensi ikan tangkap Kabupaten Bima, yang diperkirakan hampir mencapai 100 ribu ton per tahun, belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Saat ini, DKP Kabupaten Bima masih berupaya mengoordinasikan penyediaan lahan agar rencana pembangunan desa nelayan dapat segera direalisasikan. Pemkab berharap kendala lahan bisa segera teratasi sehingga pembangunan desa nelayan tidak terus tertunda dan potensi perikanan Bima dapat dimanfaatkan secara optimal. (hir)
