Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa memastikan akan melakukan reaktivasi terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang tidak kunjung dimanfaatkan (mangkrak) lantaran keterbatasan anggaran.
“Jadi, dari 12 TPS3R yang dibangun beberapa tahun lalu, hanya dua saja yang beroperasi sisanya masih belum bisa dimanfaatkan karena anggaran yang terbatas,” kata Sekretaris DLH, Hj. Rahmawati, kepada Suara NTB, Jumat (19/12/2025).
Berdasarkan hasil klarifikasi, lanjut Rahma, ada beberapa persoalan terkait belum optimalnya keberadaan TPS3R tersebut, yakni biaya operasional yang tinggi. Selain itu, kelembagaan saat penyerahan TPS3R sudah tidak aktif lagi sehingga butuh penyegaran pengurus.
“Kelembagaan dan biaya operasional yang tinggi menjadi persoalan utama, kami pun tidak bisa mengintervensi secara maksimal karena anggaran yang ada di daerah juga sangat terbatas,” ucapnya.
Terhadap kondisi tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan revitalisasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) karena untuk pengelolaan merupakan kewenangan desa. Pihaknya pun tetap mendorong agar TPS3R tersebut bisa menggeliat terutama dengan sharing anggaran dari desa.
“Kemarin sudah kita turun ke TPS3R dan mereka berjanji akan segera melakukan pengaktifan kembali dengan skema pengelolaan BUMDes supaya bisa berjalan kembali,” ujarnya.
Dia melanjutkan, karena bangunan dan peralatannya sudah dihibahkan, sehingga pihaknya berharap Pemdes bisa mengintervensi anggarannya melalui APBDes. Apalagi desa yang membuat proposal dan meminta bantuan ke Provinsi sehingga desa juga harus bertanggung jawab untuk mengelola bantuan tersebut.
“Keberpihakan anggaran dari Desa sangat diharapkan agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan. Jika mengandalkan anggaran daerah maka hasilnya tidak akan maksimal, ” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat kami juga akan kembali berkoordinasi dengan DLHK Provinsi untuk dilakukan pembinaan. “Harapannya mereka bisa menerapkan pelatihan tersebut ketika kembali ke daerah termasuk juga memenuhi sarana penunjangnya,” pungkasnya. (ils)
