Mataram (suarantb.com) — Kontribusi penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pemerintahan. Dari total penerimaan pajak regional, belanja pemerintah menyumbang porsi terbesar.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusra, Samon Jaya, saat memaparkan struktur penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha. Ia menyebutkan, dominasi sektor pemerintah menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada aktivitas belanja negara.
“Untuk sementara, kontribusi penerimaan pajak dari sektor pemerintah masih cukup dominan. Ini menjadi tantangan bersama, bagaimana ke depan peran sektor non-pemerintah bisa terus kita dorong,” ujar Samon.
Selain sektor pemerintahan, sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar kedua. Namun demikian, jarak kontribusi antara sektor pemerintah dan perdagangan masih sangat lebar.
“Perbandingannya hampir tiga kali lipat. Ini berbeda dengan daerah-daerah yang sudah mandiri seperti Jakarta atau provinsi-provinsi di Jawa, di mana belanja pemerintah tidak terlalu dominan terhadap penerimaan pajak,” jelasnya.
Samon merinci, sektor lain yang turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak di wilayah Nusra antara lain jasa keuangan sebesar 7 persen, persewaan dan penyaluran tenaga kerja sekitar 5,7 persen, serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum yang erat kaitannya dengan pariwisata sebesar 5,36 persen. Sektor perhotelan dan restoran bahkan telah masuk dalam lima besar penyumbang pajak di daerah.
Di sisi lain, sektor pertanian yang memiliki jumlah wajib pajak cukup besar, yakni sekitar 11 ribu wajib pajak, justru memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan pajak, hanya sekitar 0,12 persen.
“Ini menunjukkan bahwa pertanian kita masih bersifat tradisional dan belum menjadi produk premium. Padahal, jika dikembangkan ke arah produk bernilai tinggi, kontribusinya bisa jauh lebih besar,” kata Samon.
Ia mencontohkan potensi produk pertanian premium seperti durian unggulan, semangka dengan tingkat kemanisan tinggi, hingga beras berkualitas tinggi yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak.
Selain pertanian, sektor perikanan dan kelautan juga dinilai masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Saat ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sekitar 0,41 persen, meskipun potensi sumber daya laut di wilayah Nusra sangat melimpah.
Sementara itu, sektor pariwisata menunjukkan tren yang menggembirakan. Penerimaan pajak dari sektor hotel dan restoran tercatat mengalami lonjakan signifikan, dari Rp56 miliar menjadi Rp101 miliar, atau tumbuh hampir 100 persen, dan kembali meningkat sekitar 25 persen pada periode berikutnya.
“Pariwisata ini luar biasa. Mandalika, Gili, hingga daerah lain menunjukkan geliat yang sangat kuat. Ini harus kita jaga bersama karena menjadi salah satu motor penggerak penerimaan pajak non-pemerintah,” ujarnya.
Samon menegaskan bahwa Kanwil DJP Nusra terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyebutkan, tingkat kepuasan layanan Kanwil DJP Nusra saat ini mencapai 93,37 persen, tertinggi dibandingkan kanwil lainnya di Indonesia.
“Kepercayaan publik adalah kunci. Dengan pelayanan yang baik, kami berharap kepatuhan pajak meningkat dan kontribusi sektor non-pemerintah semakin kuat ke depan,” pungkasnya. (bul)
