BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., mengingatkan seluruh OPD lingkup Pemda KLU untuk tidak mengabaikan pelayanan dasar. Kebijakan pusat yang mengurangi alokasi dana transfer mencapai Rp 260 miliar, baginya bukan halangan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi pelayanan pemerintah daerah.
“Semua OPD kita minta agar pelayanan dasar tidak boleh diabaikan. Bappeda sudah saya pesan, pelayanan dasar jadikan prioritas anggaran,” tegas Bupati, Jumat (19/12/2025).
Ia mencontohkan, pelayanan dasar yang menjadi komitmen Pemda adalah pada sektor kesehatan. Sejak 10 tahun silam, dirinya telah mengalokasikan sarana angkutan Ambulance Desa untuk mendukung mobilitas pasien dari rumah-rumah ke faskes, atau sebaliknya.
“Jika ada desa yang belum miliki ambulans desa dan harus dibeli, kita beli. Aksesnya kita perbanyak, jangan sampai ada desa yang tidak didukung ambulans,” tegasnya.
Komitmen serupa juga mulai dibenahi di tingkat RSUD KLU. Najmul menegaskan, kebutuhan alat hiperbarik. Prasarana kesehatan ini disiapkan Pemda untuk menunjang kebutuhan pelayanan medis, mengingat banyaknya potensi pasien segmen wisatawan (asing dan domestik) pasca-aktivitas menyelem (diving).
Sebegaimana diketahui, terapi Hiperbarik merupakan metode terapi medis yang melibatkan pernapasan 100 persen oksigen murni di dalam ruangan khusus (hyperbaric chamber) yang tekanannya ditingkatkan hingga 2-3 kali lipat tekanan atmosfer normal.
Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan jaringan tubuh secara drastis guna mempercepat penyembuhan berbagai kondisi medis seperti luka sulit sembuh, infeksi serius, keracunan karbon monoksida, dan masalah dekompresi pada penyelam (dive).
“Kita paham hiperbarik sangat mahal, tapi itu harus kita beli karena kita butuhkan. Di daerah kita ada potensi kecelakaan akibat menyelam,” terangnya.
Tidak hanya pengadaan alat terapi tersebut, Bupati juga tak menampik kemungkinan kasus kesehatan ginjal yang mengharuskan masyarakat melakukan terapi cuci darah. Untuk itu, ia seketika memerintahkan kepada OPD terkait untuk menganggarkan pembelian alat Hemodialisis. Perangkat medis ini menurut dia, diperlukan untuk menunjang pelayanan dasar kesehatan pada RSUD khususnya kepada pasien gagal ginjal.
“Saya juga perintahkan beli alat Hemodialisis. ‘Tapi mahal Pak Bupati’. tidak ada alasan. Beli. Akhirnya kita beli 5 sekaligus,” tegasnya.
Ia menekankan, berbagai upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan pada masa mendatang merupakan upaya Pemda untuk menghadirkan kualitas kesehatan yang mendukung perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab, kendati IPM Lombok Utara adalah yang terendah di NTB, namun diyakininya keterbelakangan indikator tersebut akan dapat diperbaiki dengan pendekatan program yang tepat, cepat dan efektif. (ari)
