Mataram (suarantb.com) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi NTB sebagai langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital di daerah.
Plt. Sekretaris Bappenda Provinsi NTB, Drs.H.Fathurahman, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mengoordinasikan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh wilayah NTB. Kemudian meningkatkan penggunaan transaksi digital serta mempercepat perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Namun demikian, Gubernur Iqbal juga mengungkapkan kegelisahannya terhadap kondisi inovasi digital yang masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti sebuah bangunan yang masing-masing OPD hanya membangun “kamar-kamar” tanpa perencanaan arsitektur yang utuh, sehingga bangunan tersebut menjadi tidak nyaman, tidak aman, dan tidak sehat.
“Yang kita butuhkan adalah arsitektur digital yang jelas dan saling terkoneksi antar OPD. Kita harus menjaga semangat kolaborasi, bukan kompetisi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur NTB menyampaikan harapannya agar NTB ke depan memiliki sistem digital yang ideal dan terintegrasi.
“Mimpi saya kita punya sistem yang ideal. Ketika sistem saling terkoneksi, betapa mudahnya hidup ini—mudah bagi pemerintah dan mudah bagi masyarakat. Digitalisasi yang baik harus diawali dengan sistem yang ada, bekerja, dan bagus. Jika sistemnya buruk, maka digitalisasinya akan lebih buruk dan risikonya pun semakin besar. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mulai memikirkan arsitektur digital di NTB” jelasnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen dan sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah. (*)
