Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa akan terus mendorong agar alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2026 sebesar 20 persen demi mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.
“Kita arahkan anggaran DD ini untuk mendukung program ketahanan pangan karena untuk pembangunan fisik sudah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa,” kata Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Sumbawa, Muhammad Jalaluddin, Selasa (23/12/2025).
Ia melanjutkan, salah satu program yang didorong tersebut yakni pembangunan lumbung pangan di semua desa dengan menggunakan anggaran untuk ketahanan pangan. Anggaran sebesar 20 persen diarahkan agar mendukung penyediaan pangan di desa untuk menekan inflasi daerah dan mensejahterakan masyarakat.
“Kan di fisik sudah tidak boleh kalau penyediaan pangan di desa boleh. Kalau desa yang cerdas anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa,” ucapnya.
Ia meyakinkan, kegiatan program pangan di desa sebagai bentuk ikhtiar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, minyak goreng, daging ayam, dan sembako lainnya. Tentu barang tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kios masyarakat.
“Memang kondisi pangan kita saat ini tidak menghawatirkan, tetapi membutuhkan sedikit sentuhan pemerintah untuk menekan harga bahan pokok yang terjadi di pasaran,” tambahnya.
Dia pun meyakinkan, salah satu gerakan yang dilakukan nanti yakni program gerakan pangan murah (GPM) agar Indeks Harga Konsumsi (IHK) bisa terjaga. Karena pada prinsipnya untuk menekan laju inflasi ditentukan oleh perilaku konsumen jika harga tinggi maka daya beli masyarakat akan rendah.
“Kami tetap berusaha agar IHK kita terkendali dan turun salah satunya adanya opsi pembelian pangan dengan harga yang lebih murah untuk membantu masyarakat,” timpalnya. (ils)
