Mataram (suarantb.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah daerah serta pelaku kepentingan pendidikan dasar menengah di Provinsi NTB untuk bekerja lebih serius, terukur, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menempatkan NTB pada peringkat lima besar terbawah secara nasional. Berdasarkan hasil TKA SMA/SMK, NTB hanya memperoleh skor nilai rata-rata sebesar 36,80, angka yang jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 46,70.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal NTB itu menilai capaian tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen evaluasi pendidikan nasional yang dirancang untuk mengukur penguasaan kompetensi akademik peserta didik, yang menguji mata pelajaran yang berbeda-beda berdasarkan jenjang pendidikan.
Untuk siswa SD/MI sederajat diujikan Bahasa Indonesia dan Matematika, sedangkan untuk siswa SMA/MA/SMK sederajat diujikan tiga mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris) serta dua mata pelajaran pilihan yang dipilih siswa dari daftar yang tersedia, seperti Fisika, Kimia, Ekonomi, atau Bahasa Asing.
TKA pertama kali dilaksanakan pada tahun ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pembelajaran dan capaian akademik siswa di berbagai daerah.
Menurut Lalu hadrian, rendahnya skor TKA NTB mencerminkan masih lemahnya penguasaan kompetensi dasar peserta didik, yang berpotensi berdampak pada rendahnya daya saing sumber daya manusia daerah ke depan. Karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kegagalan satu pihak semata, melainkan tantangan bersama yang membutuhkan respons kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadikan hasil TKA ini sebagai bahan evaluasi serius. Mulai dari perbaikan kualitas dan pemerataan guru, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, hingga penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih efektif dan kontekstual dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Lalu Hadrian juga mendorong adanya langkah afirmatif dan pendampingan khusus bagi daerah dengan capaian TKA rendah, termasuk NTB, agar tidak semakin tertinggal. Komisi X DPR RI, kata dia, akan terus mengawal kebijakan pendidikan nasional agar lebih berkeadilan, berbasis data, dan berpihak pada percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
“Ini momentum untuk berbenah bersama. Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak cepat, terukur, dan berkelanjutan agar kualitas pendidikan di NTB dapat segera meningkat,” pungkasnya. (ndi)
