Mataram (Suara NTB) – Hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025 jenjang SMA sederajat di NTB amat rendah. Bahkan, nilai tes berdasarkan mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris) siswa di NTB jeblok. Hasil ini menunjukkan ada indikasi persoalan serius dalam sistem pendidikan di wilayah tersebut.
Dari rilis hasil TKA oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui laman tka.kemendikdasmen.go.id/hasiltka. nilai rerata Matematika NTB 34,80, Bahasa Indonesia 52,04, dan Bahasa Inggris 23,55.
Terpaut sedikit dari rerata nasional yakni Bahasa Indonesia 55,38, Matematika, 36,1, dan, Bahasa Inggris 24,93.
Hasil ini mendapat sorotan dari Pemerhati Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd., Jumat, 26 Desember Ia mengatakan, data tersebut linier dengan kondisi siswa di NTB saat ini. “Data ini tentunya harus benar-benar dijadikan dasar pengambilan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia turut menjabarkan beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Pemda untuk memperbaiki pendidikan di NTB. Di antaranya, perbaikan kualitas pada sistem pembelajaran di sekolah. Kemudian, peningkatan kompetensi guru berikut tunjangannya.
“Masalah ini tidak mudah karena masalah terjadi secara sistemik sehingga perlu perbaikan pada seluruh sektor, termasuk kualitas perguruan tinggi penyuplai guru,” jelasnya.
Prinsip Tak Wajib Ikut dan Bukan Penentu Kelulusan Bukan Faktor Kenapa Nilai TKA Rendah di NTB Menurut Nizaar, prinsip TKA yang tidak jadi penentu kelulusan serta tak wajib ikut bukan menjadi biang kerok kenapa hasil TKA di NTB jeblok. Ia menjelaskan, keinginan masuk ke perguruan tinggi menjadi motivasi besar siswa ikut serta pada TKA. Sementara, banyak siswa yang tidak punya motif yang sama.
Dengan demikian, hasil TKA tahun ini tidak mencerminkan hasil keseluruhan siswa di NTB, sebab masih banyak yang siswa yang tidak ikut, khususnya di sekolah pelosok.
“Maka boleh jadi nilai rata-rata-nya lebih rendah lagi jika banyak sampel yang ikut TKA dari sekolah-sekolah pinggiran dan jauh dari pusat pemerintahan yang minat masyarakat rendah untuk melanjutkan ke jenjang PT,” jelasnya.
Rendahnya hasil TKA ini juga berkaitan dengan perlunya pembiasaan siswa terhadap soal tipe High Order Thinking Skills (HOTS). Namun, ungkap Nizar, tenaga pendidik saat ini terkendala kemampuan membuat soal tipe HOTS, karena kebiasaan hanya membuat soal tipe LOTS.
“Sangat baik jika ada kebijakan untk memaksimalkan latihan soal tipe HOTS, tapi jangan lupa guru juga punya kelemahan untuk merancang soal HOTS, sehingga guru perlu dilatih juga,” tekannya.
Nizaar menerangkan, pelaksanaan TKA ke ke depan memerlukan persiapan matang baik dari segi infrastruktur (internet, komputer, dan listrik), agar seluruh siswa di pelosok daerah dapat mengikuti tes ini.
“Hasil TKA idealnya untuk bahan mengambil kebijakan, sehingga representasi sampel yang ikut TKA harus ada untuk setiap sisi wilayah. Jgn sampai TKA hanya dilakukan oleh siswa di wilayah kota saja,” terangnya.
Sementara itu, kritik juga disampaikan Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB, Mansur, Jumat 26 Desember. Menurutnya, tidak ada sesuatu yang Istimewa atau sebaliknya dengan hasil TKA yang dirilis oleh kemendikdasmen. Sebab, sejak wacana TKA ini dilontarkan telah menimbulkan pro kontra dan keraguan banyak pihak.
Baginya, jika ingin mengukur tingkat kemajuan Pendidikan, tentu berbagai indikator yang telah ada sudah banyak. Sebut saja angka IPM, Indek Integritas pendidikan, maupun data rata-rata lama sekolah dari BPS sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kualitas Pendidikan kita.
“Jadi yang penting itu bukan tes-tesan lagi melainkan program nyata untuk perbaikan pendidikan yang menjadikan guru dan siswa sebagai subyek utama. Demikian juga Ketika melihat rata-rata nilai TKA di NTB yang menempati urutan ke-22 pun kita tidak perlu kaget, Tingkat IPM NTB saja di urutan ke-27,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Mansur menyarankan pemerintah untuk lebih berfokus pada program-program yang bertujuan jangka panjang dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Perkuat penerapan Kurikulum Nasional, yang lebih sejalan dengan Perguruan tinggi.
“Lengkapi kebutuhan belajar siswa, perbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tingkatkan kesejahteraan guru. Hindari program-program jangka pendek seperti TKA ini, dan bangun partisipasi semua stakeholder pendidikan menjadi lebih baik,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA NTB, Arofiq, Sabtu 27 Desember menyampaikan bahwa hasil ini akan menjadi evaluasi bersama seluruh stakeholder pendidikan.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi faktor hasil TKA di NTB rendah. Di antaranya, karena tes ini terbilang baru. Sehingga, ada kegagapan dalam pelaksanaan.
Kemudian, status TKA yang bersifat boleh ikut boleh tidak, membuat status TKA kurang punya marwah di mata siswa. Kondisi diperparah oleh TKA tidak berpengaruh apa-apa, termasuk nilai rapor, kelulusan dan nilai ijazah. “Sesuatu yang tidak wajib, biasanya orang enggan untuk mengerjakan. Apalagi mengikuti TKA berkonsekwensi harus belajar dengan giat,” tutur Arofiq.
Senada, Plt. Kepala Dinas Dikbud NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, menuturkan bahwa anjloknya nilai TKA di NTB karena tes perdana terlaksana. Selain itu, pelaksanaan tes yang mendadak sehingga persiapan akhirnya kurang optimal.
Begitu juga siswa, khususnya SMK pada saat bersamaan sedang praktik kerja di lembaga industri dalam dan luar daerah sehingga kurang fokus. “Ini jadi evaluasi pemetaan kemampuan siswa atas mata pelajaran yang diuji, sebagai bahan untuk perbaikan,” ujarnya.
Maka dari itu, menurut Hamdi, ke depan kompetensi guru serta sarana dan fasilitas pembelajaran perlu peningkatan. Pemantauan hasil TKA tetap dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Kemudian, evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pembelajaran.
Dengan upaya tersebut, Hamdi berharap TKA dapat meningkatkan kualitas siswa di NTB. “Hasil TKA semakin meningkat/optimal, siswa/alumni yang cerdas, berkarakter, unggul dan kompetitif,” pungkasnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kemampuan fundamental siswa, utamanya bagi mereka yang tertinggal. Akademisi asal Unram, Ahmad Junaidi, M.A., Ph.D., yang juga bagian dari Tim Percepatan Pemprov NTB menyampaikan, rendahnya nilai TKA untuk SMA di seluruh Indonesia adalah momen untuk berbenah dan mengakui bahwa ada hal yang harus direvolusi dan tak hanya direformasi sekadarnya.
“Hal ini menjadi lebih mendesak mengingat NTB belum lepas dari papan menengah ke bawah dalam peringkatnya.”kata Junaidi.
Ia menegaskan, sebagai bagian dari tim percepatan, dengan tugas berkoordinasi dengan pelaksana di lapangan, ia mendorong pelaksana program pendidikan di NTB untuk bergabung dalam gerakan nasional penuntasan fundamental pengetahuan dan kemahiran di setiap mata pelajaran.
Di mana setiap satuan pendidikan harus menekankan pada ketuntasan fundamental di setiap mapel. “Sebelum siswa tuntas di fundamentalnya, seorang siswa tak harus dipaksa mengikuti jenjang selanjutnya,” jelas Junaidi.
Ia mencontohkan di dalam sebuah kelas, jika seorang siswa tidak tuntas memahami 15 kosakata paling dasar dan tipikal dalam teks prosedur, maka siswa tak akan bisa menjawab soal TKA yang ada tes tersebut. “Syarat utamanya berarti adalah bahwa guru harus membantu siswa menuntaskan fundamentalnya,” tuturnya.
Penuntasan fundamental ini menuntut dedikasi tinggi guru dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pemberian perhatian dan dukungan khusus pada siswa-siswa tertinggal yang fundamentalnya harus diperbaiki secara masif.
“Hal ini bisa berbentuk pemberian kelas ekstra yang tentu juga menuntut pemberian dukungan ekstra bagi sekolah dan guru,” terangnya.
Oleh karena itu, menurutnya NTB harus melakukan pemetaan satuan pendidikan dengan nilai rata-rata TKA terendah untuk mengetahui dimana tindakan harus dilakukan lebih masif.
NTB juga harus membangun gerakan kerelawanan pendidikan dengan fokus pada kolaborasi kampus dengan gerakan literasi untuk juga membantu siswa tertinggal dalam program after school.
Selain itu, NTB mesti memberikan perhatian lebih pada pendanaan perbaikan skill fundamental siswa seiring dengan program sertifikasi skill yang akan diberikan untuk SMA/SMK dan jenjang lainnya.
“Hanya dengan reformasi yang logis kita bisa memperbaiki skill fundamental dari siswa kita hingga kita bisa mencapai skor TKA yang lebih tinggi,” ungkap Junaidi.
Sementara itu, keberhasilan daerah juga hanya akan bisa ditentukan dengan restu atau orkestrasi dari pusat, baik secara pendanaan atau perundang-undangan. “Saya juga ingin menekankan bahwa Pak Gubernur siap memimpin orkestrasi bersama semua elemen untuk meningkatkan kemampuan fundamental siswa hingga mampu mendorong peningkatan skill mereka secara berkala ke tingkatan yang lebih mahir, terutama yang terkait dengan skill vokasi,” tutupnya. (sib)
