Taliwang (Suara NTB) – Hingga akhir tahun 2025 ini, belum seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB menyatakan dari seluruh dapur layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengajukan, baru 3 diantaranya memiliki SLHS.
“Sementara ini baru tiga yang kami terbitkan. Kalau yang lain masih berproses,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dr. Carlof kepada Suara NTB, Senin,29 Desember.
Adapun ketiga dapur SPPG yang telah memiliki SLHS itu, diantaranya, SPPG Desa Dasan Anyar di Kecamatan Jereweh, SPPG Menala di Kecamatan Taliwang dan satu unit SPPG di Kecamatan Seteluk. “Semua dapur yang dapat SLHS itu sudah membuka layanan,” papar Carlof.
Terkait dapur SPPG yang belum diterbitkan SLHS-nya, Carlof menuturkan, masih melengkapi persyaratan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi itu seperti kelengkapan sertifikat personil penjamah makanan dan ada juga dapur yang masih menuggu diterbitkannya hasil uji laboratorium baku mutu air. “Kalau untuk sertifikat penjamah makanan kami yang terbitkan. Tapi itu harus melalui proses pelatihan dulu dan kemungkinan ada dapur yang personilnya belum mengikuti pelatihan,” sebutnya.
Pihaknya terus mendorong agar seluruh dapur SPPG segera memiliki SLHS. Dinkes KSB selaku otoritas yang mengeluarkan sertifikat itu, sambung dia, selama seluruh persyaratannya telah dilengkapi oleh SPPG bersangkutan maka tidak ada alasan untuk tidak segera menerbitkannya. “Kalau syaratnya lengkap pasti langsung saya teken kok,” janjinya.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Tiap unit dapur SPPG wajib menerapkan standar sanitasi dan higiene secara konsisten serta berkelanjutan.
Higienitas penyelenggaraan dapur SPPG itu harus dimulai sejak awal. Mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Berikutnya juga mencakup kebersihan personal petugas, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan limbah, ketersediaan sarana sanitasi yang memadai, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan secara rutin. “Kepada SPPG kami juga mendorong dilaksanakannya pengawasan internal dan evaluasi berkala sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko kesehatan dan peningkatan mutu layanan,” beber Carlof.
Sementara itu Korwil MBG KSB, Firbani Ramadan mengatakan, sementara ini baru ada 5 unit dapur SPPG yang beroperasi. Rinciannya dua dapur di Kecamatan Taliwang, 2 dapur di Kecamatan Seteluk dan 1 unit di Kecamatan Jereweh. “Yang lain masih proses persiapan operasi. Dan sebelumnya SPPG di Brang Rea yang sebelumnya dihentikan pasca dugaan keracunan sampai sekarang belum dibuka juga,” katanya.(bug)
