Mataram (Suara NTB) – APBD Provinsi NTB tahun 2026 telah selesai di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Terdapat sejumlah catatan yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov NTB, termasuk terkait penguatan kemandirian fiskal yakni dengan lebih mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait hasil evaluasi itu, anggota DPRD Provinsi NTB dari PDIP, Made Slamet menekankan bahwa kbijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dinilai tidak seharusnya melemahkan semangat pemerintah daerah. Justru, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong kemandirian daerah melalui inovasi dan penguatan PAD.
Dia mengatakan bahwa Provinsi NTB tidak selamanya bisa bergantung pada dana transfer pusat. Ia mengutip ajaran Bung Karno tentang “Berdikari” atau berdiri di kaki sendiri sebagai prinsip yang harus diterapkan daerah.
“Daerah harus lebih kreatif dengan menggali sumber-sumber yang dimiliki untuk menjadi PAD. Kalau PAD kita kuat, ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi,” ujarnya, Senin. 29 Desember 2025
Politisi PDI Perjuangan ini menilai NTB memiliki potensi yang sangat besar, bahkan disebutnya melebihi provinsi tetangga seperti Bali. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal.
“Kita punya potensi alam, sumber daya alam, dan budaya yang luar biasa. Tapi belum dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber PAD. Ini soal pengelolaan dan manajemen,” jelasnya.
Selamet menyoroti sektor pariwisata dan pertambangan sebagai dua sektor strategis yang belum optimal. Menurutnya, banyak tambang rakyat yang justru dikelola secara ilegal oleh pihak luar daerah sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Tambang-tambang ilegal ini merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi daerah. Padahal, potensi tambang rakyat saja bisa mencapai 3 hingga 4 triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Selain pengelolaan sumber daya alam, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pembangunan SDM di NTB belum dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“SDM adalah kunci utama. Kalau ini tidak ditangani secara mendasar, masyarakat kita hanya akan jadi penonton di daerahnya sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat berpotensi menghambat stabilitas pembangunan daerah ke depan. “Kalau terus bergantung, pembangunan tidak akan stabil. Daerah bisa jadi seperti boneka yang mudah dimainkan,” ucapnya.
Made Selamet mendorong pemerintah daerah, termasuk Gubernur NTB, untuk lebih serius dalam mengelola potensi daerah, baik alam, budaya, maupun SDM, agar NTB benar-benar bisa mandiri secara fiskal.
“Kelola SDM dengan baik, kelola sumber daya alam dan budaya dengan tepat dan berkelanjutan. Itu kuncinya,” pungkasnya. (ndi)
