Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah di tahun 2026, guna mendukung program prioritas nasional menjadi tantangan berat industri wisata di Kota Mataram. Industri wisata yang mengandalkan pendapatan dari rapat maupun event, terancam kehilangan pundi-pundi uang. Kegiatan bersifat seremoni ditiadakan.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra memahami industri wisata terutama di kawasan perkotaan akan mengalami kondisi pelik. Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas dana transfer berimbas pada bisnis pariwisata. Pasalnya, kegiatan yang bersifat seremoni ditiadakan.
Di satu sisi, industri wisata yang mengandalkan pendapatan dari meeting, insentif, convention and exhibition (MICE) akan kehilangan pemasukan. “Di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat di setiap daerah seluruh OPD dengan tupoksi masing-masing, termasuk Dispar berpikir keras untuk menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran terbatas,” terang Cahya.
Situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurut dia, pemerintah dan dunia usaha harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencari sumber pendanaan. Sumber pendanaan bisa berasal dari perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. “Kita harus bergerak bersama agar situasi bisa dilalui,” pintanya.
Mantan Camat Sekarbela ini mencontohkan, kegiatan khazanah ramadhan yang digelar di Teras Udayana, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, tidak menggunakan anggaran pemerintah. Sumber pendanaan murni berasal dari swasta. Artinya, kegiatan itu juga bisa digelar oleh siapapun tanpa harus mengandalkan dukungan anggaran dari pemerintah.
Dispar mencoba mendata sekaligus bersurat ke BUMN dan BUMD untuk memastikan kalender event mereka di tahun 2026. “Silahkan manfaatkan destinasi dan fasilitas yang kita miliki,” ujarnya.
Selain itu, pelaku maupun organisasi pariwisata di Kota Mataram juga harus bergerak serta membangun kekuatan bersama, supaya industri wisata di Kota Mataram tetap berjalan.
Jangan sampai kata Yaya sapaan akrab Kadispar Kota Mataram, usaha perhotelan maupun perjalanan wisata gulung tikar akibat ditiadakannya seminar nasional, focus grup discucision dan lain sebagainya. “Kita berusaha semaksimal mungkin supaya bisnis hotel dan wisata lainnya berjalan,” katanya. (cem)
