Mataram (Suara NTB) – Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Kembali mencuat setelah empat pimpinan partai politik besar ditingkat pusat melakukan pertemuan untuk membahas isu tersebut.
Keempat partai yang melakukan pertemuan untuk membahas isu Pilkada tidak langsung tersebut yakni, Gerindra, Golkar, PAN dan juga PKB. Kabarnya keempat partai tersebut bersepakat untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Dukungan terhadap Pilkada tidak langsung lewat DPRD tersebut tidak hanya bergema ditingkat pusat. Tapi pengurus-pengurus partai di daerah juga menyuarakan dukungannya agar Pilkada dikembalikan kepada DPRD.
Salah satu yang menyatakan dukungan tegas yakni Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang mengatakan bahwa pihaknya mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan partai ditingkat pusat, termasuk mendukung Pilkada lewat DPRD.
“Kami di daerah tentu mengikuti semua arahan dari DPP. Apapun perintah DPP dalam hal ini ketua umum, maka wajib kami laksanakan dan amankan,” tegas Lalu Hadrian saat dikonfirmasi Suara NTB pada Selasa 30 Desember
Salah atau alasan pentingnya merubah sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD tersebut karena pemilihan langsung oleh rakyat memakan biaya yang sangat tinggi. Biaya tinggi tersebut dituding memicu prilaku koruptif kepala daerah selama ini.
Hal itu juga diakui oleh Lalu Hadrian sendiri bahwa realitasnya Pilkada langsung lewat rakyat membutuhkan cost politik yang sangat tinggi, terutama untuk kegiatan kampanye langsung.
Berbeda halnya dengan Pilkada tidak lansung lewat DPRD, cost politik yang akan dikeluarkan dinilai jauh lebih murah. Karena tidak lagi membutuhkan infrastruktur politik atau tim pemenangan sampai ke dusun-dusun yang tentu membutuhkan biaya operasional.
“Harus kita akui memang, pilkada langsung ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali,” ungkap anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 pulau Lombok itu. (ndi)
