Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menargetkan terbitnya Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) untuk pabrik garam di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebelum akhir tahun 2025. Sertifikasi ini menjadi tahapan krusial, agar pabrik garam dapat memproduksi dan memasarkan garam merek sendiri secara legal dan berstandar nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Muhammad Natsir, menjelaskan bahwa hingga saat ini, pabrik garam memang belum memiliki produk bermerek sendiri. Namun, proses penertiban dan pengurusan SNI telah berjalan dan kini memasuki tahap akhir.
“Kami optimistis SNI bisa terbit di sisa tahun ini. Seluruh tahapan utama sudah dilalui, termasuk pemeriksaan dari pusat sebagai salah satu persyaratan,” ujarnya pada Selasa 30 Desember 2025
Ia menyampaikan, tim penilai dari instansi terkait telah melakukan penilaian langsung ke pabrik. Hasilnya, tidak ada kendala yang menghambat proses sertifikasi. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu penerbitan resmi SNI dari lembaga berwenang.
Menurut Natsir, SNI akan membuka jalan untuk meluncurkan produk garam dengan identitas sendiri. Pabrik sejatinya telah mengantongi izin usaha dan memenuhi standar produksi dasar. Setelah SNI terbit, tahapan berikutnya adalah pendaftaran merek dagang.
“Kalau SNI sudah keluar, koperasi sudah siap. Izin usaha ada, standar ada. Tinggal mendaftarkan merek, lalu kita bisa masuk ke produksi garam industri dengan brand sendiri,” jelasnya.
Ia menargetkan, awal tahun 2026 pabrik garam sudah mulai memproduksi dan memasarkan garam bermereknya sendiri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi garam lokal sekaligus memperkuat posisi Bima sebagai salah satu sentra garam di NTB.
Selama proses sertifikasi berlangsung, hasil produksi pabrik garam belum dipasarkan dengan merek sendiri. Untuk sementara, pihaknya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang telah memiliki SNI dan merek terdaftar.
“Sekarang produksi kami masih tanpa merek. Karena itu, kami bekerja sama dengan mitra yang sudah punya SNI dan brand untuk pemasaran,” ungkap Natsir.
Ia berharap, dengan terbitnya SNI dan hadirnya produk bermerek, Pabrik Garam di Bima tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petambak garam, tetapi juga mendorong kemandirian industri garam daerah secara berkelanjutan. (hir)
