Bima (Suara NTB) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Daerah Kabupaten Bima mengakui,seluruh target program kerja tahun 2025, belum terealisasi secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga dampak efisiensi anggaran menjadi kendala.
Sekretaris DPK Kabupaten Bima, Basyirun, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa secara perencanaan, DPK sebenarnya memiliki banyak program strategis yang dirancang untuk memperkuat layanan literasi dan kearsipan. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian program belum mencapai target yang ditetapkan.
“Salah satu program yang belum berjalan optimal yakni penguatan perpustakaan digital. Program ini seharusnya menjadi pintu masuk transformasi layanan perpustakaan berbasis teknologi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala lemahnya eksekusi di tingkat penanggung jawab kegiatan,” ujarnya, pada Selasa 30 Desember 2025.
Selain itu, program pendataan yang ditujukan untuk membangun sistem data perpustakaan dan kearsipan yang terintegrasi juga belum berjalan sesuai harapan. Idealnya kata dia, petugas turun langsung melakukan pendataan dan menghimpun seluruh data dalam satu sistem yang rapi dan terkelola. Namun hingga kini, upaya tersebut belum terlaksana secara maksimal.
DPK Kabupaten Bima juga menyoroti belum optimalnya pembinaan perpustakaan desa dan kecamatan, khususnya dalam mendorong akreditasi perpustakaan. “Hingga akhir 2025, belum ada perpustakaan desa maupun kecamatan yang berhasil memperoleh akreditasi. Padahal, program pembinaan telah masuk dalam agenda kerja tahunan,” sebutnya.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga menghadapi kendala serupa. Meski pemerintah pusat telah menyediakan panduan pelaksanaan, keterbatasan SDM membuat program tersebut belum bisa dieksekusi dengan baik di lapangan.
“Di bidang kearsipan, DPK bahkan menerima peringatan dari pemerintah provinsi. Penilaian kinerja arsip dinilai rendah karena tidak dilaksanakannya kegiatan pengawasan internal kearsipan secara optimal. Padahal, pengawasan tersebut menjadi indikator penting dalam penilaian kearsipan daerah,” paparnya.
Sedangkan, program seperti Literasi Anak Sambil Wisata (Lasita) tercatat terealisasi di bawah 50 persen, sementara program Iman dan Membaca di Hari Jumat (Mancaju) berada di kisaran 50 persen.
Meski demikian, Basyirun menegaskan bahwa DPK tetap berupaya menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan rutin “Selasa Menyapa”. “Kami hadir dengan berbagai layanan seperti perpustakaan keliling, membaca bersama, lomba puisi, lomba pidato, hingga sosialisasi literasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain keterbatasan SDM, ia menyebutkan jika efisiensi anggaran turut mempengaruhi capaian program, sehingga tidak seluruh target dapat dilaksanakan 100 persen.
“Pada 2026, kami akan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program yang belum optimal. Penegasan tanggung jawab kepada pelaksana kegiatan akan kami lakukan, dan peningkatan SDM menjadi kebutuhan mendesak,” tandasnya.
DPK Kabupaten Bima berharap dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas SDM dapat mendorong peningkatan kinerja layanan perpustakaan dan kearsipan ke depan. (hir)
