WACANA pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terus bergulir. Ditingkat daerah wacana tersebut mulai memicu pro kontra. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra NTB H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.,M.AP., hal itu wajar. Tapi pada prinsipnya, kalau memang itu sudah menjadi keputusan pemerintah tingkat pusat, daerah hanya tinggal melaksanakan saja.
“Soal kepala daerah dipilih oleh DPRD, kita di daerah hanya ikut saja. Namanya juga regulasi pusat, tinggal kita laksanakan saja,” ujar H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.M.AP., saat dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, yang namanya regulasi di tingkat pusat, pastinya sudah melalui pembahasan dan persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Bahwa ketika pemerintah pusat menyetujui hal itu, daerah tinggal melanjutkan saja.
Memang kalau bicara dasar pertimbangan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD karena sistem pemilihan langsung butuh biaya politik yang besar, Pathul mengaku itu masuk akal. Terbukti, dari diskusi dengan beberapa kepala daerah hamper semuanya mengakui sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi.
Kalau sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, tentunya akan bisa menekan biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. “Masuk akal soal biaya politik yang tinggi itu. Dan, semua (kepala daerah) mengakui itu,” tegas Pathul.
Disinggung apakah ada instruksi dari Partai Gerindra untuk mendukung wacana tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengaku sampai saat ini belum ada. Namun pihaknya memastikan apa-apapun keputusan pemerintah pusat soal sistem pemilihan kepala daerah nantinya, apakah dipilih langsung atau tidak, itu keputusan yang terbaik bagi masyarakat.
“Partai Gerindra belum ada intruksi untuk itu. Tapi yakinlah apa yang jadi keputusan pusat nantinya, itulah yang terbaik,” tandas mantan anggota DPRD NTB ini. (kir)
