RETRIBUSI sektor pariwisata NTB menjadi yang paling rendah dibanding sektor lainnya. Dari enam komponen retribusi di NTB, hanya retribusi pelayanan pariwisata yang belum menyentuh angka 50 persen, yaitu hanya 44,69 persen atau baru Rp576 miliar dari target Rp1,29 triliun.
Adanya kondisi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., mengatakan pihaknya mendorong Dinas Pariwisata untuk gencar menarik retribusi, memastikan pendapatan daerah sesuai target.
“Kita dorong, karena kinerja tidak diukur dari belanja saja. Tetapi juga dari pendapatan,” ujarnya, Jumat, 2 Januari 2025.
Dia mengatakan, rendahnya pendapatan retribusi di sektor pariwisata bisa saja menjadi pertimbangan pimpinan karena akan dilakukan evaluasi kinerja. Untuk itu, perlu adanya upaya atau inovasi dari Dinas Pariwisata selaku pengampu untuk memaksimalkan potensi retribusi sektor ini. Apalagi, sektor pariwisata masuk dalam daftar triple agenda Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
“Itu yang harus diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai bentuk evaluasi nantinya. Kita mendorong potensi-potensi pengampu retribusi selalu kita tekankan untuk memaksimalkan pendapatan. Karena memang sudah tergambar di dalam target yang akan dicapai dalam setahun,” jelasnya.
Untuk memastikan PAD dari sektor pariwisata dapat maksimal, Fathurrahman mendorong agar dinas ini melakukan pembenahan. Tidak hanya di struktur organisasi sendiri, tetapi juga pembenahan di objek-objek pariwisata.
Dengan melakukan pembenahan, pelayanan terhadap masyarakat juga dapat maksimal, sehingga daerah tidak hanya menjual pariwisata, tetapi juga bisa mendatangkan wisatawan berkualitas seperti yang diinginkan Gubernur.
“Memang dari apa yang mereka (Dispar) lakukan memang perlu pembenahan tempat-tempat pariwisata yang memerlukan sentuhan pembangunan. Seperti misalnya pembangunan toilet dan penambahan atraksi untuk menarik wisatawan,” jelasnya.
Pariwisata NTB, lanjutnya juga bebas dari sampah. Di beberapa objek wisata, sampah menjadi masalah yang belum ada solusinya. Misalnya saja, di Gili Trawangan, hingga saat ini belum ada solusi resmi untuk mengatasi sampai di salah satu tempat wisata paling terkenal di NTB itu.
Di lain sisi, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pariwisata NTB, Mulki mengatakan Dinas Pariwisata tidak memiliki kewenangan untuk menarik retribusi. Semua pajak dan retribusi sektor pariwisata merupakan kewenangan kabupaten/kota.
“Untuk pajak dan retribusi kewengan langsung kabupaten/kota, contoh pajak dan retribusi hotel dan restoran, jadi bijaknya dikonfirmasi langsung ke Dispar kabupaten/kota,” jelasnya.
Menyinggung soal dorongan Kepala Bappenda untuk meningkatkan retribusi agar bisa mencapai target, Mulki mengaku akan menunggu aturan terlebih dahulu. “Harus disiapkan dulu instrumen aturan untuk dapat kita melaksanakannya,” ucapnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memiliki tiga program prioritas atau yang kerap disebut triple agenda yang ingin dicapai dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Tiga agenda itu, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata berkelas dunia.
Untuk mencapai tripel agenda di tahun 2029, Iqbal memiliki program seperti desa berdaya, membuka jalur-jalur pariwisata hingga menjadikan NTB sebagai hub Indonesia Timur.
Di sektor pariwisata, mantan Duta Besar RI untuk Turki itu sudah membuka sejumlah rute penerbangan. Seperti yang dibuka baru-baru ini dari dan menuju NTB yaitu rute Lombok-Malang-Lombok yang diresmikan pada 15 Desember 2025. Selanjutnya, NTB juga membuka rute Lombok-Banyuwangi-Lombok.
Bulan lalu, NTB membuka dua rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan komitmen daerah menjadi Hub Indonesia Timur. Di antaranya yaitu Lombok-Tambolaka, dan Lombok-Waingapu.
Tahun depan, Gubernur mengatakan akan kembali membuka rute penerbangan domestik dan mancanegara. Seperti Lombok-Perth (Australia), Lombok-Darwin, dan Lombok-Bangkok. Pemprov juga berencana membuka rute baru ke Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Eropa. (era)
