PROVINSI NTB dikenal sebagai daerah dengan potensi komoditas ekspor yang sangat besar. Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, hingga kerajinan dan produk kriya, semuanya memiliki peluang menembus pasar internasional. Namun hingga kini, struktur ekspor NTB masih didominasi komoditas hasil pertambangan dengan persentase yang jauh lebih besar dibandingkan sektor non tambang.
Berbagai upaya mendorong lahirnya eksportir non tambang terus dilakukan, terutama dari kalangan UMKM. Namun fakta di lapangan menunjukkan, jumlah UMKM yang mampu naik kelas menjadi eksportir masih sangat terbatas.
Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB sekaligus pengusaha perempuan, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menilai kondisi tersebut bukan tanpa alasan.
Menurut Diyah, menjadi eksportir bukanlah perkara mudah dan tidak bisa dianggap enteng. Ia menegaskan, ekspor bukan sekadar memiliki pembeli lalu mengirim barang ke luar negeri. Seluruh proses harus dipersiapkan sejak dari hulu, mulai dari kualitas produk, kemasan, hingga perjanjian dagang yang mengikat secara hukum.
“Ekspor itu berat, meski bukan berarti tidak boleh. Dari awal hulunya harus benar-benar siap, produknya, kemasannya, dan yang paling penting adalah perjanjiannya, termasuk isi Letter of Credit (LC),” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap negara tujuan ekspor memiliki karakteristik berbeda, termasuk iklim. Produk yang dikirim dari Indonesia ke negara empat musim, misalnya, harus disesuaikan secara detail. Kesalahan kecil bisa berdampak fatal.
“Barang sampai di sana bisa bermasalah karena iklim. Produk bisa menggumpal, rusak, atau tidak sesuai standar. Kerajinan handmade saja bisa berbeda ukuran satu sampai dua sentimeter, itu saja bisa jadi persoalan,” jelasnya.
Diyah berbagi pengalaman saat mengikuti pelatihan ekspor di Jakarta melalui lembaga pengendalian ekspor nasional. Selama tiga bulan, ia belajar secara detail bagaimana proses ekspor dilakukan, mulai dari pengemasan, pelabelan, penataan barang dalam kontainer, hingga pemenuhan standar negara tujuan.
“Kalau tidak dilatih, tidak akan paham. Labelisasi itu tidak semudah tempel stiker. Bea cukai di negara tujuan sangat ketat. Salah label bisa langsung diperiksa atau ditolak,” katanya.
Selain aspek teknis, persoalan logistik dan pendanaan juga menjadi tantangan besar. Menurutnya, eksportir harus mengetahui dengan pasti posisi kontainer, jenis box yang digunakan, serta memastikan barang tidak mengalami bongkar muat berulang yang berpotensi merusak produk.
“Semua harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai barang dibolak-balik di pelabuhan. Itu risiko besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sistem pembayaran yang aman. Menurutnya, ekspor tidak cukup hanya mengandalkan hubungan business to business (B2B), tetapi akan jauh lebih kuat jika melibatkan skema government to government (G2G) atau pemerintah dengan pelaku usaha.
“LC itu harus jelas. Pembayarannya aman lewat bank. Begitu dana masuk, bank langsung memotong kewajiban, sisanya baru ke kita,” jelasnya.
Diyah menilai, pelatihan, pembukaan akses pasar, dan penguatan jaringan merupakan langkah yang sangat efektif untuk menambah jumlah eksportir. Namun pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terfokus.
“Produk yang mau diekspor harus jelas ditujukan ke negara mana, dengan iklim apa, standar apa. Itu harus dipelajari,” kata Mantan Senator NTB ini.
Ia mendorong pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk melakukan klasifikasi produk unggulan yang benar-benar siap diekspor. Dari sana, pemerintah bisa memilih beberapa pelaku usaha potensial untuk dibina secara intensif.
“Empat atau lima orang betul-betul disiapkan. Diajari isi LC, diajak belajar langsung, bukan sekadar dibawa pameran UMKM biasa,” ujarnya.
Menurutnya, jika pelaku usaha belum mampu mengekspor secara mandiri, kerja sama dengan eksportir di daerah lain seperti Bali atau Surabaya bisa menjadi solusi sementara. Produk NTB tetap bisa masuk pasar global melalui pihak kedua yang sudah memiliki jaringan, armada, dan pengalaman.
“Daripada barang tidak laku, lebih baik kerja sama. Perikanan NTB, misalnya, bisa lewat Surabaya ke Hong Kong atau Singapura karena mereka sudah siap,” jelasnya.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah harus dilakukan secara total jika ingin menciptakan eksportir baru. Pembinaan tidak bisa setengah-setengah, karena risiko ekspor sangat besar, termasuk denda jika terjadi keterlambatan pengiriman.
“Ketepatan waktu itu wajib. Semua harus dihitung, dari NTB ke Bali, masuk kontainer, sampai ke negara tujuan. Kalau terlambat sehari saja, bisa kena denda sesuai perjanjian,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Diyah menyatakan siap terlibat langsung dalam proses pembinaan sebagai narasumber maupun pendamping. Dengan pengalaman lapangan yang dimilikinya, ia optimistis eksportir non tambang NTB bisa tumbuh jika dibina dengan serius dan terarah.
“Sekarang sudah jauh lebih mudah dengan teknologi dan media. Tinggal kemauan dan keseriusan kita menyiapkan pelaku usaha agar benar-benar siap ekspor,” pungkasnya. (bul)
