Mataram (suarantb.com) – DPD Partai Demokrat NTB turut angkat bicara terhadap serangan politik kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dituduh sebagai salah satu aktor yang berada dibalik isu ijazah palsu Joko Widodo.
Plt Ketua DPD partai Demokrat NTB, Si Made Rai Edi Astawa mengatakan bahwa tudingan tanpa bukti terhadap siapa pun, apalagi tokoh publik, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. “Ini bukan lagi kritik, tetapi fitnah. Dan fitnah itu merusak, bukan hanya bagi yang difitnah, tetapi juga bagi kultur demokrasi kita,” ujarnya pada Minggu (4/1/2026).
Disebutkan Made Rai bahwa peristiwa tersebut mencerminkan masalah yang lebih besar dalam kultur politik. Belakangan ini, terlalu mudah bagi seseorang melontarkan tuduhan serius tanpa dasar fakta yang kuat. Ini menciptakan iklim politik yang tidak sehat.
“Bayangkan jika setiap orang boleh menuduh tokoh tertentu berada di balik setiap peristiwa politik tanpa bukti. Apa yang terjadi? Kita akan hidup dalam suasana saling curiga yang sangat merusak. Kepercayaan publik terhadap institusi politik akan hancur. Demokrasi kita akan sakit,” katanya.
Ia menyerukan bahwa semua pihak harus bisa membedakan antara kritik politik yang konstruktif dengan fitnah. Kritik terhadap kebijakan partai atau tokoh politik adalah hal yang wajar, bahkan perlu dalam demokrasi. Tapi menuduh seseorang melakukan rekayasa politik tanpa bukti sama sekali adalah hal yang berbeda.
“Kritik itu membangun, fitnah itu merusak. Yang lebih saya khawatirkan adalah dampaknya terhadap generasi muda. Anak-anak muda sekarang banyak belajar tentang politik dari media sosial. Kalau mereka melihat budaya menuduh tanpa bukti ini terus dibiarkan tanpa konsekuensi, mereka akan menganggap itu hal yang biasa. Ini bahaya bagi masa depan demokrasi kita,” tegasnya.
Atas tuduhan terhadap SBY tersebut, partai Demokrat NTB mendorong agar partai mengambil langkah hukum. Proses hukum dinilai sangat penting, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat bagi semua orang.
“Saya ingin memastikan bahwa langkah hukum ini tidak membuat orang takut untuk menyampaikan kritik kepada Partai Demokrat. Kami tidak anti-kritik. Justru kritik itu penting untuk perbaikan. Yang kami tolak adalah fitnah dan tuduhan tanpa dasar,” ungkapnya.
“Kalau ada kebijakan kami yang salah, silakan dikritik. Kalau kinerja kami buruk, silakan dikoreksi. Itu hak Anda sebagai warga negara. Tapi lakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Kritik yang berdasar fakta, bukan asal tuduh,” sambungnya.
Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun di NTB, tetap terbuka untuk dialog dengan siapa pun. Sebab mereka percaya demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan pertukaran gagasan secara terbuka, tetapi tetap dalam koridor etika dan hukum.
“Mari kita jaga demokrasi kita dengan cara yang beradab. Mari kita kritisi siapa pun yang perlu dikritik, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab. Dan mari kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang lebih sehat untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (ndi)
