Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, mencatat hingga akhir tahun 2025 jumlah pekerja yang terakomodir di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 21.736 pekerja dari target 56.000 pekerja.
“Memang angka coverage kita masih sangat kecil, makanya kita akan terus mendorong badan usaha untuk bisa segera mendaftarkan karyawannya,” kata Plt Kadis Nakertrans, H. Varian Bintoro, kepada Suara NTB, Senin (5/1).
Haji Varian melanjutkan, terhadap 21.736 tersebut pemerintah meyakinkan untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaannya sudah tuntas dilakukan. Bahkan selama tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp759.494.400 untuk pembayaran iuran BPJS.
“Rata-rata semua pekerja yang sudah terakomodir BPJSTK sudah kita bayar untuk iurannya dengan durasi ada yang tiga bulan ada juga yang satu tahun,” ujarnya.
Dikatakan Varian, berdasarkan sekitar 48.000 pekerja yang belum masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diluar dari target yang ditetapkan 56.000. Terhadap data itu, jika dimungkinkan menggunakan APBD, maka pemerintah memastikan akan dilakukan sebagai bentuk hadirnya pemerintah.
“Kita masih hitung-hitungan terlebih dahulu, jika kira bayar menggunakan APBD karena kita masih selaraskan dengan kondisi fiskal daerah,” sebutnya.
Apabila coverage 48.000 pekerja untuk 6 bulan saja, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut tentu tidak kecil, sehingga pihaknya tengah menyiapkan strategi lainnya terkait persoalan itu.
“Butuh anggaran besar untuk menangani permasalahan itu, kita tetap akan berusaha mencari solusi terbaik dalam meningkatkan coverage BPJS Ketenagakerjaan di angka 80 persen sehingga bisa terwujud universal coverage Jamsostek,” tukasnya. (ils)
