Selong (suarantb.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur mencatat sebanyak 154 sekolah dasar (SD) mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Seluruh sekolah tersebut telah teridentifikasi dan dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pembinaan SD Dikbud Lotim, Hasanudin, menjelaskan bahwa upaya perbaikan sekolah rusak dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, maupun dana revitalisasi dari pemerintah pusat.
“Jumlah sekolah rusak sedang sampai berat ada 154 sekolah. Itu sudah kami identifikasi dan cek langsung ke lapangan,” ujar Hasanudin menjawab Suara NTB, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menyebutkan, sumber perbaikan sekolah rusak ini coba dikepung dari berbagai sumber. Diakui, dari APBD Lotim sangat terbatas sehingga sebagian besar diharapkan dari dana transfer pusat. Salah satunya program revitalisasi pendidikan yang sukses dilaksanakan pada tahun 2025 lalu.
Dana revitalisasi sekolah yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp94 miliar. Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk memperbaiki 36 sekolah dasar dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. “36 sekolah itu diluar data 154 sekolah yang rusak sekarang,” sebutnya.
Sebanyak 36 sekolah sudah disentuh melalui dana revitalisasi mendapatkan anggaran sesuai tingkat kerusakannya, dan itu murni tanpa ada intervensi. “Dananya langsung ke sekolah, kita di Dikbud tidak ada intervensi sama sekali,” imbuhnya.
Menurut Hasanudin, mengandalkan APBD untuk memperbaiki seluruh sekolah rusak sangatlah berat. Karena itu, dukungan dana revitalisasi dinilai sangat membantu dalam mengurangi jumlah sekolah rusak di Lombok Timur.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, sangat susah. Dengan revitalisasi ini sudah sangat bagus. Dana Rp94 miliar itu sudah tuntas dan sekarang tinggal menunggu proses penilaian,” katanya.
Selain itu, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sempat masuk, meski terdapat satu kasus yang hampis tumpang tindih anggaran. Anggaran yang awalnya dialokasikan untuk sekolah satu atap (satap) di Montong Gading, namun setelah diketahui sudah ada dana lain sehingga kemudian dialihkan ke sekolah lain di Kecamatan Pringgabaya.
Ia menargetkan, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, persoalan sekolah rusak di Lombok Timur bisa dituntaskan. Namun, menurutnya, masih diperlukan perhitungan pasti terkait total anggaran yang dibutuhkan.
Hasanudin juga menekankan pentingnya validitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pasalnya, penentuan sasaran revitalisasi sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data tersebut. “Dapodik terus kami perbaiki, karena itu syarat mutlak untuk bisa mengakses anggaran revitalisasi dari pusat,” pungkasnya. (rus)
