Mataram (suarantb.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB menyerukan kepada Pemprov NTB agar mempercepat proses persiapan lelang proyek mulai dari awal tahun. Hal itu dinilai penting supaya tidak terulang lagi ada proyek gagal tender dikarenakan keterlambatan waktu.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur, Abdul Rahim kepada wartawan. Dia menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2025 lalu, banyak proyek yang mengalami gagal tender karena waktu terlalu mepet.
“Pengadaan proyek tahun 2025 harus menjadi evaluasi OPD, agar lebih awal menyiapkan dokumen-dokumen lelang,” ucap Abdul Rahim pada Senin (5/1/2026).
Diketahui pada tahun anggaran 2025 lalu, tercatat sebanyak 12 paket proyek senilai Rp20,5 miliar yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 batal dikerjakan karena mengalami gagal tender.
Politisi PDIP itu menyebutkan selain banyak proyek yang gagal tender, proyek-proyek setrategis daerah yang berhasil ditender juga banyak mengalami masalah akibat keterlambatan waktu tendernya.
Ia mencontohkan seperti proyek setrategis daerah yakni jalan provinsi long segment Lenangguar-Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, yang belum tuntas pekerjannya. Hingga tutup tahun anggaran 2025, progres pekerjaan dengan anggaran Rp 19 miliar lebih itu baru mencapai 65 persen.
“Kami minta PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan ini. Apakah masih layak melanjutkan proyek di NTB,” kata Bram.
Dikatakan Bram dengan keterlambatan tersebut daerah dan masyarakat sangat dirugikan. Proyek jalan yang menelan anggaran miliaran tersebut seharusnya awal tahun 2026 ini sudah bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
“Proyek perbaikan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Seperti perbaikan jalan, jembatan, maupun jaringan irigasi. Ini penting diutamakan karena jadi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Bram, sapaan akrabnya.
Dia menekankan molornya sejumlah pekerjaan tidak boleh lagi terulang tahun 2026 ini. Sebab hingga November 2025 lalu, contohnya, progres pelaksanaan kegiatan banyak yang masih di bawah 50 persen. Selain itu faktor keterlambatan juga bisa menyebabkan kualitas pengerjaan proyek tidak maksimal.
“Karena kontraktor pasti mengebut pekerjaan di akhir tahun. Dan ini sering mengabaikan kualitas. Sehingga kalau sudah masuk waktunya, tinggal dilelang saja. OPD juga punya waktu leluasa untuk memilih calon kontraktor yang lebih berkualitas,” pungkasnya. (ndi)
