Giri Menang (Suara NTB) – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) kembali digelar. Setelah mengelar rotasi dan pengukuhan 20 Eselon II di akhir Desember 2025, kini pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lobar memutasi 51 Eselon III di awal Januari 2026, Senin (5/1/2026).
Dalam kesempatan ini, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang melantik para pejabat eselon III, mengingatkan pada jajarannya soal godaan jabatan saat mengemban jabatan eselon. 51 pejabat yang dirotasi dan dikukuhkan itu terdiri dari 39 pejabat yang dikukuhkan dampak perubahan nama OPD dan merger. Sedangkan sisanya, 12 pejabat dirotasi ke jabatan baru.
Pengambilan sumpah jabatan eselon III itu dilakukan Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha yang didampingi Pj. Sekda Lobar, H. Ahmad Saikhu.
Wabup Lobar mengharapkan para pejabat yang baru dilantik itu menunjuk kinerja dan profesionalitasnya.“Profesional itu diawali dengan motivasi yang mendalam, tulus, ikhlas di mana pun posisi ditempatkan memberikan makna di jabatan itu,” pesan Wabup.
Wabup kembali menegaskan komitmen Bupati dan dirinya dalam penempatan pejabat didasari kapasitas dan kinerja. Semua itu ditunjukan dari evaluasi pihaknya selama sembilan bulan menjabat serta asesmen yang dilakukan.
“Tidak kalah pentingnya integritas. Kalau tidak punya motivasi spiritual yang kuat akan mudah tergoda dengan godaan-godaan. Apalagi kalau sudah eselon II integritas ini menjadi godaan,” ucapnya.
Wanita yang akrab disapa Umi Nurul Adha (UNA) itu mengatakan jika Bupati dan dirinya tidak memiliki beban dalam menempatkan pejabat sesuai kinerjanya. Sebab pihaknya tidak pernah mengedepankan kedekatan atau faktor lain dalam penempatan pejabat.
“Kinerja ini juga penting, karena melihat ritme pak bupati yang kerjanya cepat, maka pejabat itu harus cepat juga beradabtasi, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau lambat-lambat apalagi di OPD yang prioritas dalam pembangunan daerah, ya pasti akan masuk penilaian,” imbuhnya.
Bahkan UNA mengungkapkan gelombang mutasi pejabat masih akan berlangsung di sepanjang Januari ini, baik untuk pejabat eselon III maupun IV. Sebab masih ada penyesuaian posisi bidang pada sejumlah OPD yang terdampak perampingan atau merger akhir Desember 2025 lalu. “Karena rekomendasi belum keluar. Karena ada posisi di OPD itu belum terbaca di sistem,” ucapnya.
Pemkab Lobar segera melakukan mutasi begitu rekomendasi dari BKN. Karena UNA mengatakan hal ini berkaitan dengan beroperasi maksimalnya OPD yang baru serta pengajian dari para ASN. Sehingga ia memastikan seluruh proses mutasi itu tuntas di Januari 2026 ini.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negera (BKN) untuk rekomendasi pelaksanaanya. “Ketika keluar rekomendasinya (BKN) kita mutasi lagi eselon III kemudian eselon IV,” pungkasnya. (her)
