Selong (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan melakukan audit khusus terhadap lima desa yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Kelima desa tersebut adalah Gelanggang, Madayin, Sikur Barat, Kota Raja, dan Suradadi.
Rencana pemeriksaan ini disampaikan Sekretaris Inspektorat Lotim, Tauhid, menjawab Suara NTB, usai membuka segel kantor Desa Gelanggang, Selasa (6/1/2026). Kegiatan tersebut dilakukan bersama tim terpadu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) serta instansi terkait lainnya.
“Lima desa ini fokus dulu. Sudah diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk unit pemeriksaan khusus. Kita mengacu pada laporan masyarakat, biasanya pemeriksaan menyangkut aspek keuangan dan fisik secara global,” jelas Tauhid.
Audit khusus ini menjadi perhatian langsung Bupati Lotim, menyusul konflik yang terjadi di sejumlah desa tersebut. Inspektorat berkomitmen untuk segera melaksanakan pemeriksaan guna menciptakan ketertiban dan meredam ketegangan di masyarakat.
“Harapannya, kehadiran kami diterima dan dapat meredam emosi warga. Konflik yang terjadi ikut kita tedam bersama tim terpadu,” tambah Tauhid.
Pemeriksaan direncanakan berlangsung selama 20 hari kerja. Namun, jika diperlukan, akan diterbitkan surat tugas tambahan untuk memastikan audit berjalan tuntas. Inspektorat juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama proses berlangsung.
Secara terpisah, Kepala Dinas PMD Lotim, Hambali, mengonfirmasi bahwa pembukaan segel juga dilakukan di Kantor Desa Medayin. Langkah ini diambil setelah tim memberikan kepastian kepada warga tentang agenda pemeriksaan.
“Kami minta kantor desa langsung dibuka agar pelayanan tidak terganggu. Kami janjikan masalah akan diselesaikan. Dengan audit ini, harapannya semua masalah yang diprotes warga bisa cepat teratasi,” pungkas Hambali.
Pemeriksaan khusus ini diharapkan mampu mengungkap temuan dan memberikan solusi yang transparan, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa. (rus)
