Mataram (suarantb.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merilis hasil pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di tahun 2025. Indeks SPBE Kota Mataram 3,96 atau kategori sangat baik.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram, Abdul Manan menjelaskan, sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Evaluasi sekaligus penilaian SPBE rutin dilakukan setiap tahun oleh Kementerinterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Dari hasil pemantauan SPBE Kota Mataram di tahun 2025, memperoleh nilai atau indeks 3,96 atau kategori sangat baik. “Alhamdulillah, indeks SPBE kita tahun 2025 menjadi 3,96 dengan kategori sangat baik,” terang Manan ditemui di ruang kerjanya pada, Rabu (7/1/2026).
Indikator penilaian SPBE meliputi empat domain yakni, domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan. Empat domain memiliki poin maksimal 5.
Manan merincikan domain kebijakan memiliki poin 4,10. Skor ini dinilai tinggi, karena kebijakan SPBE diatur melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota, sehingga berjalan dengan baik dalam layanan.
Domain tata kelola memiliki skor 3,50. Managemen pelaksanaan SPBE di Kota Mataram melalui satu server. Aplikasi yang dirancang sudah satu jalur atau dikembangkan secara mandiri. “Pengembangan aplikasi OPD sekarang sudah menggunakan server terpusat di Kominfo,” katanya.
Dari aspek layanan publik berbasis elektronik memiliki skor 4.50. Artinya, layanan ini telah terintegrasi dalam satu data seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD H. Moh. Ruslan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lain sebagainya. Khusus layanan administrasi pemerintahan memiliki nilai 3,60 karena aplikasi belum maksimal.
Ia mengakui, penilaian audit TIK memiliki skor rendah 2,67. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan Badan Siber dan Sandi Negara mengakomodir kabupaten/kota. “Kalau ini kondisinya hampir sama di semua kabupaten/kota. Kita sudah bersurat ke BSSN sehingga skornya 2,67. Kalau belum bersurat nilainya 1,” sebutnya.
Manan sebenarnya menargetkan nilai SPBE Kota Mataram 4,20 atau kategori sangat memuaskan. Akan tetapi, proses evaluasi dan penilaian terjadi evaluasi dengan tim review, sehingga mempengaruhi penilaian.
Ia menegaskan skor tinggi SPBE akan sangat berpengaruh terhadap penilaian monitoring center of prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi, penilaian KemenpanRB dan lain sebagainya. (cem)
