Mataram (suarantb.com) – Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB masih berproses. Meski banyak beredar isu-isu mengenai tiga kandidat kuat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di lingkungan Pemprov NTB itu. Namun hingga kini baik BKN maupun tim Pansel belum menyerahkan daftar tiga nama calon Sekda kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno menyatakan hingga kini tim Pansel masih menunggu hasil tahapan penilaian potensi dan kompetensi dari tim Assessment Center (AC) di BKN.
“Setelah hasil dari Tim AC diperoleh, maka Tim Pansel akan menggabungkan penilaian pada tahapan lainnya, yaitu Administrasi dan Rekam Jejak, serta Penilaian Makalah dan Penilaian Presentasi Wawancara,” ujarnya, Rabu, 7 Desember 2025.
Setelah pansel mendapatkan hasil dari penggabungan tersebut, proses selanjutnya adalah menyerahkan tiga nama peraih nilai tertinggi ke Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal. Untuk selanjutnya Gubernur menyampaikan kandidat tiga besar tersebut ke BKN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg) untuk diproses sesuai dengan ketentuan masing-masing.
“Sembari menunggu proses penetapan calon Sekda tersebut, dimungkinkan pula berjalan proses mutasi JPT Pratama hasil job fit dan evaluasi kinerja dalam rangka pengisian jabatan pada SOTK baru sesuai penataan organisasi yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Setelah segala proses pengisian jabatan, mulai dari Sekda dan Kepala OPD, Pemprov NTB akan kembali menggelar seleksi terbuka untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih lowong.
10 pejabat yang mendaftar sebagai calon Sekda NTB di antaranya mantan Kepala Biro Perekonomian NTB, Najamuddin Amy, Staf Ahli Bidang Sosial Masyarakat, Ahsanul Khalik; mantan Kepala Dispora NTB, Wirawan Ahmad, Kepala Diskominfotik NTB, H. Yusron Hadi; Asisten I Setda NTB, H. Fathurrahman.
Selanjutnya ada mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H. Aidy Furqan, mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin Malady; Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair; dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima, Taufik.(era)
