Giri Menang (suarantb.com) – Komisi III DPRD Lobar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik di Kecamatan Narmada dan Lingsar pada Kamis (8/1/2026). Sidak ini dilakukan komisi III menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di wilayah tersebut. Di mana sebelumnya warga melakukan hearing ke DPRD menyampaikan keluhan soal jalan ini.
Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi yang memimpin langsung peninjauan tersebut didampingi jajaran Komisi III lainnya seperti Sekretaris Komisi III Hj. Robihatul Khairiyah, Lalu Irwan, Zainuddin, Lalu Hermayadi, serta Munawir Said. Sidak itu sendiri diterima langsung oleh jajaran Pemdes Desa Langko Lingsar dan juga Desa Sedau Narmada.
Fauzi menegaskan bahwa pengecekan fisik di lapangan sangat penting untuk mendapatkan data riil. Menurutnya, kondisi jalan di beberapa titik, terutama di ruas jalan wilayah Langko, memerlukan penanganan cepat sebelum tingkat kerusakannya semakin parah. Politisi PKB itu memberikan peringatan keras terkait manajemen pemeliharaan infrastruktur.
Menurutnya, perbaikan kecil yang dilakukan lebih awal jauh lebih berharga daripada membiarkan jalan hancur total yang berujung pada pembengkakan anggaran.
“Kami turun langsung untuk menyaksikan keadaan riil infrastruktur jalan yang dikeluhkan warga. Prinsipnya, kami menekankan agar perbaikan atau pemeliharaan harus dilakukan secepat mungkin. Jangan menunggu kerusakan mencapai 100 persen. Jika sudah fatal, biaya rekonstruksi akan melonjak drastis, dan itu sangat merugikan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya di sela-sela pengecekan titik kerusakan.
Ia menambahkan, kehadiran legislatif di lapangan bertujuan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memiliki dasar yang kuat dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tahun ini.
Senada dengan temuan legislatif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar melalui Kepala Bidang Bina Marga, Ahmad Fathoni, memberikan penjelasan teknis mengenai rencana aksi yang akan diambil. Fokus utama Dinas PUPR saat ini tertuju pada dua urat nadi transportasi masyarakat, yakni ruas jalan Langko dan Ruas Jalan Keru-Sesaot.
Untuk ruas jalan Langko yang membentang sepanjang 6,4 kilometer, Fathoni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengagendakan penanganan melalui skema pemeliharaan rutin pada tahun 2026 ini. Meski demikian, tim teknis masih harus melakukan survei mendetail di lapangan.
“Ruas Langko akan kami tangani melalui pemeliharaan rutin tahun ini. Namun, untuk estimasi anggaran pastinya, tim kami harus melakukan survei lebih lanjut. Anggaran rutin yang tersedia harus kami bagi secara bijak untuk beberapa ruas jalan lain yang juga memerlukan perbaikan segera,” papar Ahmad Fathoni.
Permasalahan infrastruktur yang cukup kompleks juga ditemukan pada Ruas Jalan Keru-Sesaot, atau yang lebih akrab dikenal sebagai jalur Lembah Sempaga. Jalur sepanjang 14 kilometer ini merupakan akses vital bagi mobilitas warga sekaligus jalur utama menuju destinasi wisata.
Fathoni mengungkapkan bahwa meskipun perbaikan sudah dilakukan secara bertahap dari sisi ujung awal dan akhir ruas, masih terdapat “lubang” di bagian tengah jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang kondisinya saat ini rusak ringan.
“Kondisi di Lembah Sempaga ini memang menyisakan sekitar 3 kilometer di bagian tengah yang belum tertangani atau belum ditambal. Mengingat volumenya dan biaya yang dibutuhkan cukup besar, penanganan ini tidak bisa sekadar rutin, melainkan membutuhkan penganggaran khusus melalui pemeliharaan berkala,” tambahnya.
Di akhir peninjauan, pihak eksekutif melalui Dinas PUPR menaruh harapan besar pada dukungan politik dari DPRD. Dukungan dari Komisi III dinilai sangat krusial dalam mengawal usulan anggaran agar program perbaikan jalan yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi tanpa hambatan birokrasi keuangan.
“Kami sangat berharap dukungan dan tinjauan langsung dari bapak-bapak di Komisi III ini dapat memperkuat usulan anggaran kami di tingkat pembahasan nanti. Dengan sinergi yang baik, harapan masyarakat akan fasilitas publik yang memadai dapat segera kami realisasikan,” tutup Fathoni.
Dengan proyeksi anggaran infrastruktur tahun 2026 yang diupayakan minimal stabil atau meningkat dari tahun sebelumnya, langkah cepat Komisi III DPRD Lobar dan Dinas PUPR ini diharapkan menjadi angin segar bagi warga Narmada dan Lingsar dalam menikmati akses jalan yang aman dan nyaman. (her)
