Mataram (suarantb.com) – Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB melakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal juga melakukan demosi atau penurunan jabatan lima orang pejabat eselon II.
Mereka adalah Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Selanjutnya ada Staff Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kemudian, mantan Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Hairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.
Gubernur Iqbal mengatakan, mutasi dilaksanakan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat.
Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.
“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, InsyaAllah,” katanya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru bicara Gubernur, Ahsanul Khalik, mengatakan gubernur disebut telah melakukan evaluasi kinerja selama kurang lebih 10 bulan terhadap pejabat eselon II dan eselon III. Evaluasi tersebut disertai pendalaman terhadap kinerja masing-masing personal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Demosi dilakukan karena kinerja pejabat tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ketika program yang seharusnya diterima masyarakat pada Juni–Juli tidak dieksekusi hingga September, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama Gubernur dalam menilai komitmen pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelayanan publik yang optimal dinilai lebih penting dibandingkan aspek administratif semata. Selain evaluasi internal, BKN juga menelaah seluruh aspek sebelum mengeluarkan persetujuan teknis. Setelah persetujuan tersebut terbit, barulah mutasi dan demosi dapat dilaksanakan.
Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan pejabat yang mengalami demosi tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan, disertai penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas.
“Setelah berjalan satu tahun dan yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya dengan baik, maka masih ada peluang untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II pada jabatan berikutnya,” terangnya.
Ia menekankan, komitmen, loyalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Sejumlah pejabat yang dimutasi di antaranya, Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur, Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB. Mantan Asisten I Setda NTB, Fathurrahman kini menjabat Kepala BPSDM NTB.
Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izuudin Mahili, Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra kini menjabat Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB. (era)
