Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima terus memperkuat langkah strategis mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air baku yang kerap menghantui wilayah perkotaan.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung Wali Kota Bima, H. A. Rahman, H. Abidin, S.E., dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bima didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rombongan diterima langsung oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bima menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penanganan banjir yang tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari wilayah hilir hingga hulu. Ia menilai, selama ini upaya pengendalian banjir masih cenderung terfokus pada titik-titik tertentu, sehingga belum sepenuhnya mampu menekan risiko banjir berulang.
“Kota Bima membutuhkan penanganan banjir yang utuh dan berkelanjutan. Banjir tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Hulu dan hilir harus ditangani bersamaan, agar masyarakat benar-benar terlindungi,” terang Wali Kota.
Ia mengapresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program pengendalian banjir, baik yang bersumber dari kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) maupun melalui National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Menurutnya, dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Kota Bima dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Selain isu banjir, Wali Kota Bima secara khusus mengajukan permohonan pembangunan embung sebagai solusi pemenuhan air baku. Ia menyebut, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan membuat kebutuhan air bersih di Kota Bima semakin mendesak.
“Ketersediaan air baku menjadi salah satu kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Bima itu, jga mengusulkan penanganan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian melalui dukungan program INPRES Irigasi. Ia berharap, perbaikan jaringan irigasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan petani di Kota Bima.
Pertemuan ini turut membahas sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pengendalian banjir yang bersumber dari dana pinjaman. Wali Kota menekankan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan teknis maupun administratif, agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih lancar.
Menurutnya, lobi ke pemerintah pusat menjadi upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam mendorong pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (hir)
