Mataram (Suara NTB) – Penyaluran tunjangan profesi guru dengan skema pembayaran per bulan berpotensi terkendala. Hal ini diakibatkan data pokok pendidikan (Dapodik) sekolah yang belum rampung.
Plt. Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Dikpora NTB, Rizaldi Harmonika Ma’as, pada Jumat, 9 Januari 2026 menyampaikan, skema penyaluran TPG perbulan yang langsung disalurkan ke rekening guru merupakan semangat yang ingin dibangun pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikdasmen.
Akan tetapi, skema ini terkendala secara teknis akibat dapodik yang masih belum rampung dimasukan dalam system di masing-masing sekolah.
Rizaldi menyampaikan, perubahan dapodik selalu terjadi di setiap awal tahun pelajaran dan awal semester di sekolah. Di awal tahun pelajaran pembelajaran biasanya terkait perubahan rombongan belajar dan data peserta didik baru. Sementara awal semester menyangkut perubahan jadwal pembelajaran.
“Sampai saat ini dapodik kita masih maintenance, masih perawatan dan di sekolah-sekolah masih ada pembagian tugas yang belum kelar, masih ada modifikasi, masih ada penyesuaian, sehingga kalau ini dibayarkan setiap bulan memang terkendala itu,” jelasnya.
Rizaldi menuturkan, TPG memang disalurkan setelah sekolah mulai beroperasi, sehingga tunjangan bulan ini biasanya akan disalurkan pada bulan berikutnya.
“Jadi kalau (tunjangan) Januari ya nanti (Februari). Mudah-mudahan bisa terkejar. Kalau tidak ada perubahan, kalau sudah ajeg data dan sebagainya, proses validasi pengaliran datanya bisa cepat ya kita optimis bisa setiap bulan,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia meminta sekolah untuk memastikan proses input data ke dapodik, seperti jam mengajar guru tepat dan sesuai. Agar tidak menimbulkan kekeliruan data yang dapat menghambat proses penyaluran.
Ia menerangkan, jika surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) sudah terbit, data mengajar guru tersebut sudah terkunci oleh sistem. Artinya, upaya modifikasi atau penyesuaian jam mengajar tidak bisa dilakukan.
“Semakin cepat valid semakin bagus, semakin cepat jadwal diselesaikan, semakin cepat data-data masuk di dapodik, semakin cepat berlaku untuk semua guru itu semakin bagus, sehingga validasinya tidak akan terpengaruh oleh data yang lain,” terangnya.
Dengan demikian, Rizaldi menjelaskan bahwa kendala utamanya bukan pada teknis pencairannya melainkan pada teknis validasi data di sekolah.
Menurutnya, skema penyaluran setiap bulan memang bagus, utamanya bagi guru terkait perencanaan keuangan mereka. Hanya saja, sekolah mesti memastikan bahwa data jam mengajar guru juga harus dipastikan pada dapodik.
Rizaldi menyarankan ke sekolah sebelum memasukan data ke dapodik, dilakukan simulasi terlebih dahulu oleh sekolah di luar sistem. Seperti mempertimbangkan validasi rombel, peserta didik, dan data jam mengajar yang diterima guru linier.
Sebab, ketidaksesuaian data-data tersebut dapat berpengaruh pada proses pencarian TPG para guru. (sib)
