Selong (suarantb.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur (DP3AKB Lotim), Hasbi Santoso menyambut positif program Berani II yang didanai Kanada. Dia berharap program itu berpeluang untuk diperluas, mengingat masih banyaknya persoalan tentang perempuan di Kabupaten Lotim.
“Apabila program ini dilanjutkan dan pemerintah Kanada setuju memberikan dukungan pendanaan, maka rencananya akan ada enam desa lagi yang akan diintervensi di Lombok Timur,” jelas Hasbi menjawab Suara NTB usai pertemuan dengan Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai.
Lokasi perluasan masih dalam pembahasan. DP3AKB Lotim mengusulkan desa-desa yang belum tersentuh program serupa. Harapannya program itu menyentuh desa-desa yang belum tersentuh, seperti di desa wilayah Lotim Selatan.
“Mudah-mudahan bisa juga nanti mengikuti kondisi yang baik di Lendang Nangka,” harap Hasbi, merujuk pada desa yang telah menunjukkan kemajuan.
Keberhasilan program ini menjadi catatan penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dukungan mitra internasional.
Program Bersama Berani II (2023–2027), sebuah kemitraan strategis antara UNFPA, UNICEF, dan UN Women dengan dukungan dana Pemerintah Kanada, menunjukkan capaian menggembirakan dalam upaya mengatasi tantangan kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender (KBG), serta praktik berbahaya seperti sunat perempuan dan kawin anak. Kemajuan ini disampaikan dalam sebuah dialog informal yang diselenggarakan di Desa Aik Dewa, Lombok Timur, Minggu (11/1/2026), sebagai bagian dari kunjungan tingkat tinggi Pemerintah Kanada.
Acara yang menyoroti pergeseran pengetahuan, paradigma, norma sosial, dan layanan perlindungan tersebut dihadiri oleh delegasi Kanada yang dipimpin oleh Menteri Randeep Singh Sarai (Sekretaris Negara untuk Pembangunan Internasional), didampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Jess Dutton, serta Kepala Kerja Sama Kedutaan Kanada, Alice Katherine Birnbaum. Turut hadir perwakilan tiga badan PBB: Perwakilan UNFPA Hassan Mohtashami, Kepala Program UN Women Dwi Yuliawati, dan Kepala Kantor UNICEF Kupang Yudhistira Yewangoe.
Dialog melibatkan secara aktif perwakilan masyarakat setempat—termasuk tokoh agama, petugas kesehatan, remaja, anggota Forum Anak, dan PATBM—serta jajaran pemerintah daerah dan tiga organisasi masyarakat sipil, yaitu LPA NTB, LPSDM, dan Lembaga Sosial Desa.
Data yang dipaparkan menunjukkan kemajuan signifikan periode 2024-2025: Pertama, Penurunan Praktik Berbahaya: Prevalensi sunat perempuan turun dari 50,8% (2021) menjadi 46,3% (2024) secara nasional. Isu ini kini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 dan masuk dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025–2029. Lima desa di Lombok telah mencapai nol kasus perkawinan anak, dengan Desa Aik Dewa menunjukkan kemajuan signifikan. Secara nasional, angka perkawinan anak turun dari 6,92% (2023) menjadi 5,90% (2024).
Kedua, Peningkatan Kesehatan dan Layanan: Jangkauan pendidikan kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup bagi remaja di wilayah intervensi melonjak empat kali lipat, dari sekitar 7.800 menjadi lebih dari 31.800 remaja, termasuk di pesantren dan sekolah luar biasa. Hampir 96% penyintas KBG di pusat layanan (UPTD PPA) menerima minimal dua jenis layanan terpadu, mencerminkan koordinasi yang lebih baik.
Ketiga, Penguatan Regulasi dan Kesadaran Masyarakat: Program telah memprakarsai 34 rencana aksi/kebijakan, melampaui target awal 10 kebijakan, mencakup 8 peraturan nasional dan 19 peraturan tingkat desa. Jangkauan kesadaran publik meluas drastis dari 423 menjadi lebih dari 7.430 anggota masyarakat.
Komitmen untuk Keberlanjutan
Menteri Randeep Singh Sarai menekankan kekuatan transformatif inisiatif seperti BERANI. “Ketika kita membantu memperkuat kualitas kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesetaraan gender, kita juga sedang membantu perempuan, anak perempuan, dan perempuan muda untuk tetap berada di jalur yang mengarah pada pendidikan yang lebih tinggi, kehidupan dan keluarga yang lebih sehat, serta peluang ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Koordinator Program Berani II, Asti Widihastuti, menegaskan, program ini bukan sekadar memberikan layanan, tetapi mengubah cara Indonesia melindungi warganya. “Kami menyaksikan keberanian para ibu, bapak, remaja, serta mitra pemerintah dan masyarakat sipil untuk memilih masa depan yang berbeda. Momentum untuk perubahan sudah terlihat nyata,” katanya.
Dukungan kuat juga datang dari tingkat lokal. Perwakilan LPSDM, Ririn, mengamati perubahan cara pandang masyarakat terhadap isu gender yang sebelumnya dianggap tabu. (rus)
