Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) berupaya mempercepat penanganan infrastruktur di seluruh wilayah. Tahun ini Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, menangani 50 ruas jalan, jembatan, hingga sistem irigasi primer.
Langkah ini diambil guna memastikan konektivitas antarwilayah dan produktivitas sektor pertanian tetap terjaga sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Lalu Ratnawi, S.T., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp74 miliar untuk menangani sekitar 50 ruas jalan di berbagai titik strategis.
“Jadi untuk perbaikan (overlay dan patching) jalan, ada 33 ruas jalan yang akan kami kerjakan tahun ini. Sedangkan untuk peningkatan dan rehabilitasi, ada sekitar 15 ruas jalan utama,” ujar Lalu Ratnawi, Senin (12/1/2026).
Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada jalur-jalur yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi dan sosial masyarakat, seperti akses menuju pusat kesehatan, pasar, dan lembaga pendidikan.
Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar prioritas utama antara lain kawasan Kebon Ayu, Gunung Pengsong, hingga jalur Banyu Mulek. Selain itu, perbaikan signifikan akan dilakukan pada jalur Terusan Terong Tawah menuju Kantor Dinas Pertanian serta kawasan wisata Labuan Poh.
Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah ruas jalan di depan Pasar Sekotong yang direncanakan akan segera di-hotmix dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,7 miliar.
Selain fokus pada pengerasan jalan, Dinas PUPR juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur jembatan. Jembatan Prengge menjadi salah satu proyek mercusuar dengan alokasi anggaran sekitar Rp6 miliar. Tidak hanya itu, satu jembatan lain di wilayah perbatasan dengan Lombok Tengah juga masuk dalam skema pengerjaan tahun ini.
Ratnawi menegaskan bahwa seluruh proses ini telah melalui tahap inventarisasi data yang akurat. Ia menepis anggapan bahwa perbaikan jalan dilakukan hanya berdasarkan isu yang viral di media sosial. “Jangan nanti buat berita karena viral langsung ditangani. Kami ini bekerja berdasarkan inventarisasi data kerusakan yang sudah kami lakukan,” tegasnya.
Di sektor pengairan, Pemkab Lobar juga tengah memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Usulan tersebut mencakup dana sebesar Rp58 miliar yang dikhususkan untuk saluran irigasi primer. Program ini direncanakan akan menyasar 10 Daerah Irigasi (DI) serta pembangunan sumur bor untuk mendukung kemandirian air bagi kelompok tani di wilayah yang membutuhkan dukungan teknis lebih lanjut.
Lalu Ratnawi berharap usulan tambahan anggaran sebesar Rp108 miliar yang diajukan untuk jalan desa melalui dana Inpres dapat segera terealisasi. Anggaran ini dinilai sangat krusial, terutama untuk mengembangkan kawasan selatan Lobar yang memiliki konsep tematik pesisir. Dengan adanya sinkronisasi antara dana daerah dan pusat, diharapkan seluruh titik kerusakan jalan dapat tertangani secara bertahap namun pasti.
“Itu sudah kami des (pembahasan teknis), kita tunggu surat PMK-nya dari pusat. Mudah-mudahan itu tidak berubah dari konsep kita, karena berita acaranya pun sudah kami tandatangani,” jelas Ratnawi optimis.
Melalui pengerjaan yang transparan dan terukur, infrastruktur Lobar diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. (her)
