Sumbawa Besar (Suara NTB) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh mencatat total tunggakan pelanggan hingga akhir tahun 2025 mencapai Rp2,6 miliar. Tunggakan ini bersumber dari pelanggan aktif, bongkar hingga yang telah dilakukan penyegelan.
“Pelanggan yang menunggak pembayaran masih sangat tinggi dan tersebar di seluruh wilayah, sedangkan untuk tunggakan pelanggan yang aktif saja hampir ratusan juta,” kata Direktur Perumdam Batulanteh, H. Abdul Hakim kepada Suara NTB, Senin (12/1).
Ia merincikan, untuk tunggakan pelanggan aktif hingga akhir tahun 2025 tercatat ratusan juta. Sementara untuk bongkar (kemungkinan dilakukan pemutihan) senilai Rp1,028 miliar dan segel sebanyak sekitar Rp800 juta.
“Jadi, kalo tunggakan yang status bongkar tidak mungkin lagi ditagihkan, kemungkinan kami akan ajukan ke Bupati sebagai kuasa pemilik modal untuk di hapus atau di putihkan,” ucapnya.
Terkait tunggakan tersebut lanjutnya, bukan berarti tidak ada upaya perusahaan melakukan penagihan, tetapi banyak masyarakat yang belum sadar membayar. Bahkan jika mengacu ke aturan, telat bayar tiga saja bulan sambungannya bisa dicabut dan akan disambung kembali juga telah melunasi tunggakan tersebut.
“Kami tetap melakukan penagihan terhadap pelanggan, khusus untuk ttunggakan aktif dan segel juga dapat berubah sewaktu- waktu jika ada yang sudah melunasi atau membayar,” ucapnya.
Abi Hakim sapaan akrabnya meyakinkan, pemerintah sudah sangat memudahkan masyarakat dalam membayar langganan setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tunggakan dan denda keterlambatan. Tetapi masih saja ada pelanggan yang tidak tertib dan displin untuk membayar tagihannya.
“Kami sudah pasang di seluruh gerai yang ada di Sumbawa untuk pembayaran tagihan air tersebut, tetapi karena masih banyak yang tidak tertib, sehingga tunggakan itu tetap ada,” Jelasnya.
Ia menyebutkan, total pelanggan air minum yang eksis di Kota Sumbawa mencapai 12.000 sambungan rumah (SR). Sebagai upaya tindak lanjut untuk penertiban sambungan tersebut, pihaknya juga akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan pendampingan.
“Kita tetap akan tertibkan semua sambungan yang bermasalah. Hal itu dilakukan untuk menekan biaya operasional di tengah produksi air yang cukup mahal. Kami juga berharap supaya masyarakat sadar untuk membayar mandiri,” tukasnya. (ils)
