PROGRAM Tempah Dedoro yang mulai diuji coba Pemerintah Kota Mataram dinilai memiliki potensi besar dalam mengurangi persoalan sampah dari hulu, khususnya sampah rumah tangga dan organik. Meski masih dalam tahap awal pelaksanaan, program ini diyakini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah hingga panjang apabila dijalankan secara konsisten dan terencana.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt, menyebut uji coba Tempah Dedoro yang saat ini dilakukan di wilayah Marong menunjukkan arah yang cukup menjanjikan. Menurutnya, konsep pengelolaan sampah berbasis rumah tangga ini bukanlah hal baru, karena telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah lain.
“Memang masih baru dicoba, tetapi ke depan dampaknya bisa sangat bagus. Program serupa sudah berhasil diterapkan di Gianyar, Bali. Intinya bagaimana sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, bisa ditangani langsung dari sumbernya,” ujar Gede Wiska.
Ia menjelaskan, Tempah Dedoro pada dasarnya mengadopsi kearifan lokal masyarakat yang sejak dulu mengelola sampah organik dengan cara membuat lubang tanah sebagai tempat pembuangan daun-daunan dan sisa rumah tangga. Sampah tersebut kemudian terurai secara alami dan menjadi kompos.
“Ini bagus untuk mengurangi dampak sampah di hulu, di tingkat rumah tangga. Tapi perlu digarisbawahi, program ini baru menyasar sampah organik dan sampah rumah tangga, belum ke jenis sampah lainnya,” jelasnya.
Terkait rencana pengembangan program yang membutuhkan estimasi anggaran ideal hingga Rp8 miliar, Gede Wiska menilai kebijakan tersebut masih tergolong realistis dan tidak semata-mata menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selama manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau tujuannya agar kota ini lebih mandiri dalam pengelolaan sampah, kenapa tidak? Apalagi ada manfaat ekonomi dan lingkungan. Sampah itu diolah menjadi kompos dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia menegaskan, selain sosialisasi, tantangan utama program ini adalah keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Banyak warga yang tidak memiliki halaman rumah yang memadai untuk membangun Tempah Dedoro secara mandiri.
“Ini yang perlu dipikirkan oleh Pemkot. Apakah modelnya dibuat komunal dalam satu lingkungan, atau seperti apa. Harus dipetakan dengan jelas, karena banyak rumah yang satu pekarangannya dihuni oleh beberapa kepala keluarga dan hampir tidak punya halaman,” kata anggota dewan tiga periode ini.
Wiska juga menanggapi data pemerintah yang menyebutkan bahwa program Tempah Dedoro mampu mengurangi volume sampah hingga hampir 50 persen di wilayah pilot project. Jika angka tersebut benar, ia menilai program ini sangat layak dijadikan salah satu kebijakan utama penanganan sampah dari hulu di Kota Mataram. (fit)
