Bima (suarantb.com) – Penanganan banjir di wilayah Bima dinilai tidak bisa dilakukan secara instans dan parsial. Pola mitigasinya perlu langkah serius melalui intervensi program.
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan dan parsial. Diperlukan langkah serius yang menyentuh akar permasalahan, terutama pada aspek lingkungan dan perilaku masyarakat.
“Banjir ini memang masalah kita semua. Bukan hanya masalah Bima, di mana-mana banjir. Artinya, apapun yang kita hadapi, ini menjadi permasalahan kita bersama,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, intervensi pemerintah dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling terintegrasi. Salah satu langkah utama adalah menormalkan kembali ekosistem alam, khususnya di wilayah hulu.
“Pertama, kita bagaimana menormalkan kembali ekosistem yang ada di alam kita,” sebutnya.
Dalam konteks tersebut, Pemkab Bima secara aktif mendorong petani untuk melakukan substitusi tanaman. Selama ini, pola tanam jagung dinilai memberikan tekanan besar terhadap lingkungan sekaligus keuntungan ekonomi yang terbatas.
“Kita sudah beberapa kali sosialisasikan kepada petani agar mulai berusaha untuk substitusi jenis tanaman. Tidak lagi hanya mengandalkan jagung, tapi tanaman-tanaman lain yang tidak berdampak buruk pada lingkungan,” katanya.
Ia mencontohkan tanaman kemiri dan kopi sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan sekaligus bernilai ekonomi tinggi. Bahkan, Wabup mengaku turun langsung ke lapangan untuk menghitung potensi keuntungan bersama para petani.
“Kalau satu hektare tanam jagung, keuntungannya itu hanya sekitar Rp12 juta-Rp15 juta. Tapi kalau satu hektare tanam kopi, itu bisa menghasilkan sekitar dua sampai tiga ton. Dua ton dikali Rp65 ribu bisa mencapai Rp135 juta. Jauh sekali,” jelasnya.
Selain mendorong perubahan pola tanam, Pemkab Bima juga menjalankan program penghijauan secara masif. Setiap desa ditargetkan menerima 500 bibit pohon.
“Bayangkan kalau semua desa sudah satu putaran. Lima ratus pohon dikali 191 desa itu sekitar 100 ribu pohon,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga saluran air. Salah satu penyebab utama banjir adalah sumbatan drainase akibat penumpukan sampah.
“Kita menghimbau masyarakat untuk memiliki rasa memiliki, karena salah satu masalah banjir ini adalah sumbatan jalan air, dan itu sering terjadi karena sampah,” katanya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkab Bima telah menyediakan armada pengangkut sampah roda tiga sebanyak sekitar 65 unit.
Dari sisi manajemen kebencanaan, Pemkab Bima juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Wabup Bima menyebut dirinya telah menghadiri rapat koordinasi mitigasi bencana bersama BNPB sebagai bagian dari penguatan tata kelola kesiapsiagaan. “Jadi, sudah banyak yang kita lakukan,” pungkasnya. (hir)
