Mataram (suarantb.com) – Perempuan penjaga dan pengelola hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memiliki wadah strategis baru. Guna memperkuat peran dan jejaring dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, inisiasi pembentukan Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) resmi digelar melalui sebuah lokakarya di NTB.
Kegiatan yang diinisiasi oleh KONSEPSI NTB dengan dukungan The Asia Foundation ini menjadi langkah konkret merespons minimnya ruang representasi perempuan dalam praktik perhutanan sosial. Padahal, di tingkat tapak, perempuan memegang peran vital dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus menopang ekonomi keluarga melalui usaha hasil hutan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, yang membuka lokakarya tersebut secara resmi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pengelolaan hutan tidak bisa dijalankan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, dan perempuan harus ditempatkan sebagai aktor penting dalam pembangunan,” tegas Nelly dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan lewat program NTB Lestari. Dalam skema ini, perempuan diberikan ruang lebih luas sebagai penggerak ekonomi lokal dan garda terdepan penjaga sumber daya alam.
Libatkan Lintas Sektor dan Kelompok Rentan
Lokakarya ini berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), balai teknis perhutanan sosial, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok usaha perhutanan sosial perempuan dari Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.
Diskusi berjalan dinamis, terutama saat menyoroti isu pengarusutamaan gender. Ketua Kelompok Perempuan, Lilik Ernawati, menyambut baik inisiasi ini sebagai jawaban atas kebutuhan mereka di lapangan.
“Forum ini penting bagi kami, karena selama ini perempuan banyak terlibat langsung di lapangan, tetapi belum memiliki ruang bersama untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan menyuarakan kebutuhan kami dalam perhutanan sosial,” ujar Lilik.
Tak hanya itu, aspek inklusivitas juga menjadi sorotan. Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas wilayah NTB, Ibu Sri, berharap FP3HI dapat merangkul kelompok rentan.
“Pendampingan dan penguatan kapasitas di sektor perhutanan sosial perlu dirancang secara inklusif agar tidak meninggalkan kelompok rentan,” harap Sri.
Bentuk Tim Formatur
Sebagai hasil konkret, lokakarya ini melahirkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Pembentukan FP3HI. Selain itu, dibentuk pula Tim Formatur FP3HI yang terdiri dari tiga unsur utama: unsur pemerintahan (diwakili Bappeda), unsur akademisi (diwakili Universitas Mataram), dan unsur kelompok perempuan.
Ke depannya, FP3HI diharapkan tidak hanya sekadar menjadi ruang komunikasi, melainkan berkembang menjadi wadah advokasi kolektif dan penguatan kapasitas. Tujuannya agar perempuan semakin berdaya, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan perhutanan sosial yang inklusif dan berkeadilan. (r/*)
