Praya (suarantb.com) – Besaran alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun 2026 ini turun drastis. Penurunan itu akibat adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp429 miliar pada tahun ini.
Pemkab Loteng sudah mengusulkan perbaikan jalan melalui program Inpres jalan daerah dan beberapa kegiatan lainnya ke pemerintah pusat. Usulan itu untuk mengatasi persoalan minimnya anggaran perbaikan infrastruktur jalan.
Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., berharap jalan-jalan kabupaten yang tidak tertangani oleh anggaran daerah bisa ditangani oleh pemerintah pusat. “Hampir semua jalan kabupaten yang kondisinya rusak, kami usulkan untuk ditangani pemerintah pusat,” jelas Wabup, Selasa (13/1/2026).
Diakuinya, pengurangan TKD oleh pemerintah pusat sangat berdampak pada pembiayaan program daerah, karena sebagian besar anggaran program daerah, terutama infrastruktur dasar itu bersumber dari anggaran pusat. Dengan begitu, ketika anggaran pusat berkurang, berimbas pula pada banyaknya program daerah yang tidak bisa ditangani.
Di satu sisi, beban anggaran operasional daerah cukup besar. Terutama belanja pegawai untuk gaji dan belanja kebutuhan pegawai lainya. Belum lagi dengan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat beban belanja pegawai semakin tinggi.
“Inilah kondisi kita hari ini. Tapi pemerintah daerah tetap berupaya mencari sumber-sumber anggaran lainnya untuk membiayai program daerah. Terutama untuk program peningkatan kualitas jalan,” tambah Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng M. Sarjan, mengungkapkan untuk tahun 2026 ini program perbaikan jalan kabupaten hanya ada satu, yakni perbaikan ruas jalan Kidang-Marong Praya Timur. Kemudian untuk pembangunan jembatan juga ada satu yang masuk program, yakni jembatan Aik Bual yang longsor beberapa waktu lalu. Dengan anggaran perbaikan seluruhnya dari anggaran daerah. Tidak ada yang bersumber dari anggaran pusat.
“Untuk program pemeliharaan jalan tahun ini diprogramkan di 15 ruas jalan. Dengan total anggaran sekitar Rp1 miliar. Termasuk ruas jalan di Desa Bonder, tahun ini akan ditangani. Khusus dititik yang rusak parah,” imbuhnya.
Diakuinya, secara keseluruhan anggaran program di Dinas PUPR Loteng pada tahun ini jauh berkurang. Kalau tahun 2025 lalu, anggaran program fisik termasuk perbaikan jalan itu mencapai sekitar Rp200 miliar. Namuun tahun ini hanya tersisa sekitar Rp50 miliar saja.
Jadi untuk menangani ruas jalan kabupaten yang masih rusak namun tidak tertangani oleh anggaran daerah, pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan yang lain. “Mohon bisa dimaklumi kenapa masih banyak jalan yang tidak bisa ditangani tahun ini. Karena memang kondisi anggaran yang minim,” ujar Sarjan. (kir)
