Bima (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima akhirnya membuka segel SDN 2 Ntonggu, Kecamatan Palibelo. Sekolah ini ditutup sekitar tiga bulan, karena persoalan lahan.
Pembukaan segel dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy pada Kamis (15/01/26) dengan pengamanan penuh aparat gabungan.
Penyegelan terakhir dilakukan pada akhir tahun 2025 dan berdampak serius terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Memasuki semester baru, puluhan siswa tidak dapat belajar secara normal. Para guru dan orang tua murid sempat berinisiatif membangun tenda darurat dari bambu dan terpal di lahan warga sekitar sekolah. Namun, tenda tersebut ambruk akibat hujan.
Kondisi tersebut memicu pertemuan antara perwakilan wali murid, Kepala Sekolah, dan jajaran guru dengan Wakil Bupati Bima di kantor bupati pada Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati berjanji akan turun langsung ke lokasi untuk membuka segel sekolah, agar hak pendidikan anak-anak tidak terganggu.
Janji itu direalisasikan sehari kemudian. Wakil Bupati Bima turun ke lokasi bersama Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Andi Lulianto, Sekda Kabupaten Bima Ade Linggi Ardi, S.E., Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima Fatahullah, S.Pd , Sekretaris Dinas Dikbudpora Faturrahman, perwakilan Dinas Pertanahan, serta puluhan personel Polri, TNI, dan Satpol PP.
Wakil Bupati Irfan sempat berdialog dengan kuasa hukum dari ahli waris, Muhammad Tohir, S.H., M.H. Kesepakatan diambil untuk membuka segel sekolah, sementara proses hukum terkait klaim lahan tetap berjalan, agar KBM tidak terganggu. Meskipun dari pihak kuasa hukum sempat menolak dan tidak terima.
Segel berupa kayu berduri yang dipasang di gerbang sekolah akhirnya dibuka oleh aparat. Momen itu disambut haru oleh para siswa yang langsung berhamburan masuk ke halaman sekolah.
Pantauan Suara NTB, halaman sekolah telah ditanami singkong oleh pihak yang mengklaim sebagai pemiliklahan. Kondisi bangunan yang tidak terawat akibat lama tersegel. Para siswa bersama guru dan warga bergotong royong membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah.
Terlihat juga sejumlah ruang kelas tampak mengalami kerusakan, dengan plafon berlubang. Wakil Bupati yang mengetahui itu meminta kepada pihak Dikbudpora untuk melakukan pendataan agar bangunan ruangan kelas dapat diperbaiki.
Wabup menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan anak-anak.
“Semua anak bangsa, termasuk anak-anak di Desa Ntonggu, berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Soal sengketa lahan, insyaallah ada kuasa hukum yang menangani,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil pengecekan dengan pihak pertanahan menunjukkan lahan tersebut bukan lahan sengketa.
“Kami sudah cek bersama pihak pertanahan, lahan ini bukan lahan sengketa. Ini murni aset Pemerintah Kabupaten Bima yang diserahkan untuk dimanfaatkan sebagai sekolah,” ujarnya.
Wakil Bupati memastikan pengamanan penuh akan dilakukan. “Saya minta kepala desa dan kapolsek dan yang lain untuk memastikan anak-anak kita bisa belajar dengan aman. Akan ada pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP selama 24 jam,” katanya.
Ia juga membuka ruang dialog bagi pihak yang merasa keberatan. “Bagi siapa pun yang mengklaim lahan ini, silakan datang ke ruang kerja saya. Kita bicarakan dan selesaikan dengan cara baik-baik. Sekarang hukum yang menjadi panglima kita,” pungkasnya. (hir)
