Mataram (suarantb.com) – Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Mataram membuka layanan pengaduan Sahabat Sagi yang dapat diakses secara daring melalui nomor telepon 127. Layanan ini dapat dimanfaatkan secara gratis tanpa pulsa sebagai upaya pengawasan publik terhadap pelaksanaan program MBG.
Pembukaan layanan pengaduan tersebut bertujuan untuk mengawal kualitas, transparansi, dan efektivitas distribusi makanan bergizi kepada peserta didik. Melalui Sahabat Sagi, masyarakat, orang tua siswa, hingga tenaga pendidik diberikan ruang untuk melaporkan berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, khususnya terkait kualitas dan keamanan makanan.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Mataram, Hermawan Riadi, mengatakan bahwa layanan Sahabat Sagi merupakan hotline resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang beroperasi selama 24 jam dan terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Layanan ini dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh masyarakat umum, orang tua siswa, maupun pihak sekolah untuk melaporkan berbagai permasalahan MBG yang ditemukan di lapangan,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Menurut Riadi, jenis laporan yang dapat disampaikan melalui layanan tersebut cukup beragam, mulai dari dugaan keracunan makanan, keluhan terhadap menu yang disajikan, kebersihan dapur dan peralatan, keterlambatan distribusi, hingga saran dan masukan untuk peningkatan mutu pelayanan.
Ia menegaskan, setiap laporan yang masuk akan menjadi perhatian serius pemerintah melalui SPPG. Laporan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi guna memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan mendukung percepatan penurunan angka stunting.
“Program MBG ini menyasar generasi muda, sehingga kualitas makanan dan tata kelola pelaksanaannya tidak boleh diabaikan. Karena itu, setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat,” katanya.
Riadi menjelaskan, laporan masyarakat juga menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja SPPG maupun dapur MBG yang beroperasi di Kota Mataram. Tim Tata Kelola Wilayah Sekitar (Tawas) akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh proses produksi hingga distribusi makanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Apabila dalam pengecekan ditemukan pelanggaran SOP, Tawas dapat memberikan sanksi administratif, termasuk mengeluarkan surat pemberhentian operasional dapur MBG hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tegasnya.
Saat ini, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Kota Mataram tercatat sebanyak 49 dapur. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menambah tiga dapur baru sehingga total menjadi 52 dapur.
Namun demikian, Riadi mengakui jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal untuk menjangkau seluruh sasaran program. Berdasarkan perhitungan SPPG, Kota Mataram membutuhkan sekitar 75 dapur MBG agar distribusi makanan bergizi dapat merata dan tepat waktu. “Tapi jumlah dapur kemungkinan akan terus bertambah,” pungkasnya. (pan)
