MENU MBG di salah satu SPPG di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan warga melalui media sosial Facebook. Menu yang dinilai di bawah standar kebutuhan gizi masyarakat tersebut bahkan menjadi atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, di mana Satgas MBG meminta kritik terhadap menu tersebut diklarifikasi ke Korwil Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya sudah minta klarifikasi ke Koorwil BGN yang bertugas di Lombok Utara,” kata Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara, H. Rusdi, ST., MT., kepada Suara NTB, via WhatsApp App, Sabtu (17/1).
Ia tak menampik, menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG sudah mulai dievaluasi. Bahkan ia mengakui, ada SPPG yang terendus (mendistribusikan menu di bawah standar kebutuhan anak sekolah, red) oleh anggota Satgas yang ada di Dikes KLU.
Di Dikes sendiri, sebut Rusdi, terdapat staf yang lengkap dengan petugas Ahli Gizi. Sementara, Satgas MBG dalam tugasnya, wajib memantau proses pelaksanaan MBG di lapangan sebagaimana Instruksi Mendagri.
“Karena BGN tidak punya struktur di bawah. Untuk kandungan gizi pada makanan, sangat dipengaruhi oleh pengawasan oleh tim SPPI/Ahli Gizi BGN yang ada di masing-masing SPPG,” sambungnya.
Rusdi yang juga Asisten I Setda Lombok Utara ini menyatakan, setiap SPPG melakukan kontrak dengan BGN. Namun demikian, dalam izin operasional SPPG, menganut sistem perizinan berbasis risisko sesuai standar prosedur yang terdapat pada persyaratan OSS (Online Single Submission).
“Rekomendasi teknis dan pengawasan perizinannya sesuai dengan kewenangan urusan di daerah, seperti sertifikat layak higienis,” imbuhnya.
Sementara untuk menu MBG, BGN kata dia, menempatkan P3K, ahli gizi dan keuangan, sebagai dasar pengajuan klaim pembayaran. “Artinya menu adalah persetujuan ahli gizi BGN, tentunya menunya sesuai dengan kandungan gizi yang variatif,” tandasnya. (ari)
