Mataram (suarantb.com) – Sejumlah proyek tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB ditemukan tidak tuntas pengerjaannya. Hal ini kemudian mendorong inspektorat untuk melakukan penelusuran lebih mendalam.
Inspektorat NTB memastikan pihaknya melakukan audit terhadap proyek-proyek yang tidak tuntas tersebut untuk menentukan permasalahannya. Proyek-proyek tidak tuntas tersebut tersebar di sejumlah OPD.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman yang dikonfirmasi mengatakan, bahwa mayoritas proyek yang diaudit berada di Dinas Pertanian NTB. Bentuknya seperti perbaikan irigasi dan jalan usaha tani.
“Banyak di Dinas Pertanian proyeknya. Ada irigasi sekarang lagi berjalan. Sekitar 200 proyek,” ujar Herman baru-baru ini.
Sebanyak 200 paket proyek tersebut sebagian besar bersumber dari dana Pokir DPRD NTB dalam APBD 2025. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan sejumlah proyek belum tuntas.
“Klarifikasinya beda-beda, ada yang sudah selesai tapi belum dilaporkan. Ada yang belum selesai, makanya diaudit sekarang,” jelasnya.
Total nilai proyek di Dinas Pertanian NTB yang tengah diaudit mencapai sekitar Rp 30 miliar, tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Auditor Inspektorat telah disebar ke seluruh kabupaten/kota.
“Audit ini ditargetkan selesai dua pekan. Kendalanya hujan. Di Dompu kemarin anggota kesulitan, tapi tetap saya minta jalan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, mayoritas proyek yang diaudit berupa pembangunan irigasi dan jalan usaha tani. Hingga kini, progres audit telah mencapai sekitar 30 persen.
“Sudah ada data masuk, tapi belum bisa disimpulkan. Ada yang sudah selesai, ada juga yang belum,” katanya.
Selain Dinas Pertanian, Inspektorat NTB juga mengaudit proyek di Dinas PUPR NTB, yakni proyek pengerjaan ruas jalan Lenangguar-Lunyuk, di Kabupaten Sumbawa, yang sempat mendapat adendum kontrak.
Tak hanya itu, Inspektorat juga tengah mengaudit pembangunan tiga gedung rawat inap RS Manambai Abdulkadir di Sumbawa, meski kontrak proyek tersebut telah diputus. (ndi)
