PEMERINTAH Provinsi NTB mengusulkan empat lokasi untuk dibangun Sekolah Rakyat (SR) di tahun 2026 ini. Dari empat kabupaten/kota yang mengusulkan, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, dan Dompu, hanya satu lokasi yang layak dibangun SR.
Berdasarkan hasil verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, hanya Desa Pandai Kecamatan Woha, Bima yang memenuhi persyaratan. Sementara lokasi lain masih memerlukan verifikasi lanjutan.
Misalnya, di Serading Kabupaten Sumbawa, diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah kabupaten karena lokasi tersebut juga direncanakan untuk kegiatan hilirisasi peternakan dan dinilai kurang representatif jika dibangun sekolah rakyat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim menjelaskan setiap kawasan yang diusulkan oleh kabupaten/kota untuk dibangun sekolah rakyat merupakan lahan milik Pemprov NTB. Pun pihaknya mengaku Pemprov NTB siap mengalokasikan anggaran untuk program pusat tersebut.
“Pemprov berkomitmen untuk menindak lanjuti atas usulan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya belum lama ini.
Meski baru hanya satu lokasi yang dinilai layak, Nursalim mengaku pusat masih membuka peluang penambahan lokasi SR, sehingga diperlukan pengusulan secara kolektif satu pintu melalui Pemerintah Provinsi NTB.
“Pembentukan tim atau PIC khusus untuk mengawal proses, serta pendampingan hukum guna memastikan kesiapan dan kepastian status lahan yang diusulkan,” sambungnya.
Sembari menunggu proses verifikasi beberapa lokasi untuk pembangunan SR di NTB. Pembangunan sekolah rakyat di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara sudah mulai berproses. Saat ini tengah tahap administrasi.
Pembangunan SR di Desa Gumantar ini berada di lahan seluas 6,5 hektar dengan anggaran mencapai Rp250 miliar, dengan skema sekolah satu atap. Terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Seluruh siswa SR yang saat ini masih belajar di lokasi SR sementara nantinya akan dipindahkan ke sekolah baru tersebut begitu pembangunan rampung.
Fasilitas yang akan dibangun di lahan seluas 6,7 hektare itu yaitu gedung sekolah, laboratorium, asrama, lapangan olahraga, musala, kantin, hingga area kegiatan ekstrakurikuler.
Sembari membangun sekolah rakyat permanen, di tahun 2025 lalu, Pemprov NTB telah menetapkan empat sekolah rakyat sementara. Empat lokasi gedung Sekolah Rakyat sementara meliputi Sentra Paramita Labuapi Lombok Barat, Gedung Eks Akper Sakra, Balai Latihan Kerja (BLK) Lenek Lombok Timur, dan SMPN 4 Sumbawa. (era)
