Mataram (suarantb.com) – Dampak cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Provinsi NTB dalam beberapa waktu terakhir ini, telah menimbulkan bencana alam di sejumlah tempat. Bencana tersebut tidak saja membuat kerusakan pada permukiman warga, tapi juga sejumlah infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan.
Melihat kondisi tersebut, para anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB mendorong Pemprov NTB agar menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTT) dalam APBD 2026 untuk penanganan dampak bencana tersebut.
“Karena ada bencana alam, saya kira BTT bisa digunakan lebih awal. Bisa dibelanjakan lebih awal,” kata Anggota DPRD NTB Raihan Anwar.
Hal itu disampaikan agar penanganan dampak bencana alam bisa lebih cepat dan lebih maksimal. Mengingat sampai dengan saat ini, masyarakat yang menjadi korban bencana masih membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa pulih.
Disampaikan, jumlah anggaran BTT tahun ini dialokasikan mencapai Rp 16 miliar. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai eksekutif bisa langsung memanfaatkan anggaran itu. Tentu dengan mengukur tingkat kerusakan akibat bencana alam itu.
“Pemprov bisa melihat skala kerusakan. Kalau memang dampaknya cukup besar, kami anjurkan untuk memakai BTT dari anggaran provinsi,” ujar Raihan.
Disampaikan, anggaran BTT berbeda dengan pos anggaran lain yang harus melalui proses tender.BTT bisa segera dimanfaatkan karena mendesak dan darurat. Jika tidak segara dibelanjakan maka akan memicu dampak yang lebih luas.
“Karena bersifat mendesak dan darurat maka BTT minta segara digunakan. Seperti untuk penanganan banjir di Lombok Selatan dan Bima beberapa hari lalu,” papar politisi NasDem itu.
Di tempat terpisah Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal terus intens turun kelapangan untuk meninjau daerah-daerah yang terkena bencana. Bahkan Iqbal juga menemui langsung masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu Pemprov NTB juga terus memberikan atensi serius terhadap penanganan bencana alam yang terjadi dan juga penanganan kepada masyarakat terdampak. Namun belum sampai pada rencana menggunakan dana BTT untuk penanganannya.
Pada Senin (19/1/2026), dipimpin oleh Pj Sekda NTB, Lalu M Faozal menggelar rapat koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta mengundang pihak dunia usaha. Rapat koordinasi tersebut membahas terkait dengan setrategi penanganan bencana dengan memperkuat sinergitas dengan dunia usaha.
“Penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat dan tepat serta harus terkoordinasi. Semua pihak terkait harus dilibatkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha sangat dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana,” ujar Faozal. (ndi)
