Mataram (suarantb.com) – Sejumlah nama pejabat yang bakal dilantik dari hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama beredar. Pengisian jabatan kabarnya akan digelar akhir bulan Januari.
Pejabat yang bakal dilantik adalah, H. Novian Rosmana sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lalu Brahmantio sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Camat Ampenan Muzakir Walad akan dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial. Sekretaris Inspektorat Ida Wayan Putra Ekantara sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat dua pejabat yang memiliki posisi kuat. Yakni, Sekretaris DP2KB drg. Ahmad Zulfikar dan Kepala Bagian Keuangan Sektariat DPRD Kota Mataram H. Zuhhad. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga diprediksi antara Sekretaris Damkar I Made Gde Yasa dan Sekretaris Sat. Pol PP M. Israk Tantawi. “Tiga nama sudah positif Mas Tio, Muzakir Walad dan H. Opi (adik Wali Kota, red),” kata sumber Suara NTB.
Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum diketahui secara detail. Kata sumber Suara NTB, jabatan Kepala BPBD berpeluang diisi M. Israk Tantawi dan Kepala DP3A berpeluang diisi antara Baiq Yulia Kusumayanti atau Hj. Yunia Arini. “Kalau tiga jabatan infonya masih belum final,” ujarnya.
Pengisian jabatan kosong lanjutnya, diperkirakan akan digelar akhir Januari atau paling lambat sebelum bulan Ramadhan. Tiga nama besar telah diserahkan tim pansel ke pejabat pembina kepegawaian. “Pokoknya paling telat sebelum bulan Ramadhan sudah pelantikan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri ditemui pada, Senin (19/1/2026) menerangkan, tim pansel telah menyerahkan tiga nama ke pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari tiga nama yang disodorkan. “Kita sudah serahkan ke Pak Wali sejak dua minggu lalu,” terangnya.
Pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka kata Sekda, tergantung dari kesiapan dari kepala daerah. Adapun Wali Kota dikabarkan bingung belum memilih satu dari tiga nama untuk mengisi jabatan lainnya, ia menegaskan hak prerogative sepenuhnya berada di kepala daerah. (cem)
