Sumbawa Besar (suarantb.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah (Bapperida), mencatat luas hutan yang rusak di Sumbawa mencapai 258.000 hektar dengan tingkat kritis- darurat sebesar 22.502 hektare.
“Data 258.000 hektare yang rusak merupakan hasil pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga kami berkomitmen mewujudkan program Sumbawa hijau lestari,” kata Kepala Bapperida melalui Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Andi Kusmayadi, kemarin.
Banyaknya hutan yang rusak, maka jumlah dibutuhkan sekitar 55 juta bibit pohon untuk melakukan rehabilitasi. Sementara yang baru bisa dipenuhi pemerintah untuk merehabilitasi hutan yang rusak hanya sekitar 1 juta bibit pohon setiap tahunnya.
“Di APBD jumlah maksimum untuk pengadaan bibit pohon hanya 1 juta setiap tahunnya, maka kita butuh waktu 55 tahun untuk melakukan rehabilitasi hutan kita yang rusak seluas 258.000 hektare,” ungkapnya.
Program Sumbawa lestari yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu cara untuk mempercepat rehabilitasi atas hutan yang rusak. Menurut dia, peran serta seluruh pihak terutama perusahaan, perbankan dan BUMD diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam penyediaan bibit pohon.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, maka kita butuh waktu yang sangat lama, makannya kami berharap badan usaha bisa ikut berpartisipasi dalam upaya menghijaukan Sumbawa,” ujarnya.
Progam ini merupakan komitmen pemerintah dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta menekan kerusakan hutan dan degradasi lahan. Gerakan penanaman pohon serentak ini menjadi langkah konkret untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pengendali tata air, serta pelindung ekosistem alam.
“Kami menegaskan pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat demi keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang,” timpalnya.
Ia menambahkan, hingga putaran ketujuh program Sumbawa menanam luas hutan rusak yang sudah mulai ditanami pohon keras dan buah seluas 2.000 hektare. Pemerintah pun akan terus melanjutkan penanaman sehingga ikhtiar untuk merehabilitasi hutan rusak bisa tercapai.
“Kami akan terus berupaya untuk merehabilitasi hutan yang rusak demi masa depan yang lebih baik serta meminimalisir terjadinya bencana alam,” sebutnya.
Penanaman pohon yang dilakukan secara serentak sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian kolektif terhadap alam. Gerakan ini akan melibatkan jajaran Forkompinda Kabupaten Sumbawa, pasukan TNI dari Dandim dan Batalyon TP, Kepolisian Resor Sumbawa, serta seluruh Aparatur Sipil Negara dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi contoh dan penggerak bagi masyarakat luas untuk menjaga alam serta mulai melakukan penanaman secara mandiri,” tukasnya. (ils)
